Politisi PDI-Perjuangan ini pun mendorong agar pemberian dana dukungan Pemerintah nantinya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara.
Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara menggelar rapat kerja membahas rangkaian skema program pemulihan ekonomi nasional yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Rapat yang digelar secara virtual dan dihadiri secara fisik beberapa Anggota Dewan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan dana dukungan Pemerintah terhadap sektor BUMN.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima selaku pimpinan rapat meminta Menteri BUMN untuk memaksimalkan dana dukungan tersebut guna menghidupkan kembali perekonomian nasional lewat perusahaan-perusahaan BUMN. “Supaya pertumbuhan ekonomi yang saat ini diperkirakan negatif itu tetap bisa kita lakukan semaksimal mungkin untuk tetap tumbuh baik,” ujar Aria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa .
Politisi PDI-Perjuangan ini pun mendorong agar pemberian dana dukungan Pemerintah nantinya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara, serta dapat menggali potensi dalam negeri untuk pertumbuhan berkualitas, baik perluasan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap penerimaan negara. Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terus berfokus melakukan restrukturisasi dalam upaya menyehatkan BUMN dan memperbaiki kondisi internal mereka. Erick berharap upaya ini dapat serta merta meningkatkan kinerja dan menghasilkan peningkatan nilai tambah melalui pajak dan dividen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VI DPR Dukung Anggaran Penguatan UMKM dan BUMN |Republika OnlineSebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk UMKM dan memperkuat BUMN
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Soroti Soal Melonjaknya Tagihan Listrik |Republika OnlinePLN diminta membuat skema cicilan hingga 6 bulan ke depan
Baca lebih lajut »
Corona Masih Mengganas, Komisi V Minta Jumlah Penumpang Transportasi Umum DibatasiSemua moda transportasi umum diperbolehkan kembali beroperasi tetapi dengan pembatasan penumpang. Pembatasanpenggunatransportasiumum
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi V Kritik Aturan Baru Menhub soal Batasan Penumpang Transportasi UmumMenurut Syahrul, batasan jumlah penumpang di transportasi umum yang diperbarui dalam Permenhub 41/2020 berpotensi meningkatkan jumlah kasus Covid-19.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX: Covid-19 Masih Mengintai, New Normal Bukan Berarti Bebas BeraktivitasKenormalan baru bukan berarti masyarakat dapat beraktivitas normal kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR: Ada 5 Poin Krusial RUU PemiluDoli menyatakan, Komisi II DPR menargetkan pembahasan RUU Pemilu rampung pada pertengahan 2021.
Baca lebih lajut »