Selain menghapus HET minyak goreng kemasan, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus kebijakan DMO dan DPO bagi para eksportir kelapa sawit.
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Mohamad Hekal mempertanyakan kinerja Kementerian Perdagangan dalam menangani kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakangan ini.
Sebelumnya dalam rapat kerja itu, Mendag Lutfi memaparkan hasil rapat terbatas pemerintah beberapa waktu yang lalu yang melepas harga minyak goreng sesuai harga pasar.Selain menghapus HET minyak goreng kemasan, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation bagi para eksportir kelapa sawit.
Pada paparannya, Mendag Lutfi juga mengungkapkan adanya beberapa kewenangan terkait produksi minyak goreng yang tidak dapat secara langsung diatur oleh Kemendag. Hekal menilai, diperlukan beberapa pengawalan yang lebih ketat untuk memperkuat posisi Kemendag dalam krisis ini. Hal tersebut sejalan dengan usulan pembentukan Panitia Kerja terkait bahan pangan dan kebutuhan pokok yang diutarakan beberapa Anggota Komisi VI DPR RI yang hadir.
Untuk menekan harga minyak goreng curah tersebut maka dilakukan subsidi di tingkat produsen melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit . Hal ini menimbulkan pertanyaan beberapa anggota terkait dengan kepastian distribusi minyak curah bersubsidi tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rapat dengan Komisi I DPR, Kepala BSSN Jelaskan Pembangunan Keamanan Siber di IKN | merdeka.comPembangunan pusat data itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Saat ini pusat data itu berada di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Desak Polisi Tangkap Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran DihapusSaya mengecam Pendeta Saefuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Alquran dihapus hingga pesantren sebagai sumber teroris. Pernyataan ini menyakiti ulama dan kiai.
Baca lebih lajut »
Berdalih untuk Pastikan Biaya Haji 2022, Komisi VIII DPR Berencana ke Arab SaudiAce Hasan mengatakan BPIH tahun ini perlu segera dibahas secara rinci karena banyak perubahan yang terjadi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menargetkan...
Baca lebih lajut »
Komisi I DPRD akan Revisi Perda Terkait Denda di Disdukcapil Kabupaten Bogor |Republika OnlineDirjen Dukcapil Kemendagri kesal Disdukcapil Kabupaten Bogor masih memungut denda.
Baca lebih lajut »
Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.comMenurut Adies, pembentukan pansus akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Pasalnya, permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi tersebut.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi X: Indonesia Selalu Punya Agenda Unik, di Mana-mana Parade MotoGP Itu Enggak AdaMenurut Huda, parade MotoGP merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi MotoGP di mana ada ratusan juta orang Indonesia yang menggemari motor. - Nasional
Baca lebih lajut »