Dirjen Dukcapil Kemendagri kesal Disdukcapil Kabupaten Bogor masih memungut denda.
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komisi I DPRD Kabupaten Bogor siap merevisi peraturan daerah agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tidak lagi memungut biaya denda dari warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan. Selama ini, warga yang telat mengurus administrasi dikenakan denda dengan jumlah tertentu.
Perda yang mengatur denda administrasi kependudukan, yaitu Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan."Perda itu sebelumnya telah dievaluasi gubernur. Kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang harusnya dikembalikan ke daerah agar bisa diperbaiki. Tapi kenyataannya lolos evaluasi," kata Usep.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi Aturan Klaim JHT Ditarget Kelar Sebelum Mei 2022Terkait tahapan revisi aturan JHT, akan mengacu pada aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Baca lebih lajut »
Kapolresta Siap Monitor Kebijakan Baru Minyak Goreng di Kota Bogor |Republika OnlineHarga minyak goreng curah di Pasar Baru Bogor kini naik jadi Rp 17 ribu per liter.
Baca lebih lajut »
Taman Publik Kota Bogor Hanya Buka 12 Jam |Republika OnlineSetiap awal pekan, seluruh taman yang ada di Kota Bogor akan ditutup selama sehari.
Baca lebih lajut »
Kembali ke Aturan Lama, Menaker Sebut Pencairan JHT Tak Harus Tunggu 56 TahunMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali memastikan bahwa isi dari revisi kebijakan terkait pembayaran jaminan hari tua atau JHT akan dikembalikan seperti aturan yang sebelumnya berlaku. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Kisah Amiluddin Asal Bulukumba, Meninggal Saat Buat E-KTP karena Terdesak Urus BPJS, Datang Sudah SempoyonganAmiluddin, warga Bulukumba, Sulawesi Selatan, meninggal saat melakukan perekaman e-KTP di Kantor Disdukcapil Bulukumba.
Baca lebih lajut »
Fraksi Gerindra Sumbar Desak DPRD Bentuk Pansus Proyek Mangkrak |Republika OnlineSejumlah proyek mangkrak menjadi temuan BPK-RI di Sumatra Barat
Baca lebih lajut »