Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.com

Indonesia Berita Berita

Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.com
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 51%

Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh

Jangan Coba-Coba, Ini Sanksi Tegas Notaris Main Mata dengan Mafia Tanah

Lebih lanjut, Adies menyampaikan pansus tak hanya fokus pada permasalahan sengketa tanah di Bojong Koneng dan Cijayanti. Permasalahan serupa juga dinilai terjadi di wilayah lainnya di Indonesia. "Bojong Koneng dan Cijayanti menjadi role model untuk kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini. Kami akan memulai dari sini. Dan semua Fraksi hampir menyetujui,” Adies menutup.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua Komisi X: Indonesia Selalu Punya Agenda Unik, di Mana-mana Parade MotoGP Itu Enggak AdaKetua Komisi X: Indonesia Selalu Punya Agenda Unik, di Mana-mana Parade MotoGP Itu Enggak AdaMenurut Huda, parade MotoGP merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi MotoGP di mana ada ratusan juta orang Indonesia yang menggemari motor. - Nasional
Baca lebih lajut »

Komisi IX Ungkap Alasan BPOM Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 | merdeka.comKomisi IX Ungkap Alasan BPOM Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 | merdeka.comPotensi yang mungkin berkurang dari perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19, kata Charles, hanya berdampak khasiat bukan keamanan.
Baca lebih lajut »

Komisi VII DPR Minta Label Halal Perlu Dikembalikan ke Label LamaKomisi VII DPR Minta Label Halal Perlu Dikembalikan ke Label LamaAnggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengatakan logo halal yang baru seharusnya mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca lebih lajut »

Pimpinan Komisi IX Beberkan 2 Alasan Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Vaksin Tetap AmanPimpinan Komisi IX Beberkan 2 Alasan Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Vaksin Tetap AmanPenjelasan Komisi IX DPR RI soal perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin.
Baca lebih lajut »

Komisi VIII DPR Desak Polisi Tangkap Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran DihapusKomisi VIII DPR Desak Polisi Tangkap Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran DihapusSaya mengecam Pendeta Saefuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Alquran dihapus hingga pesantren sebagai sumber teroris. Pernyataan ini menyakiti ulama dan kiai.
Baca lebih lajut »

Berdalih untuk Pastikan Biaya Haji 2022, Komisi VIII DPR Berencana ke Arab SaudiBerdalih untuk Pastikan Biaya Haji 2022, Komisi VIII DPR Berencana ke Arab SaudiAce Hasan mengatakan BPIH tahun ini perlu segera dibahas secara rinci karena banyak perubahan yang terjadi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menargetkan...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-13 00:57:26