Komisi PBB menyebut pendudukan Israel di Palestina pemicu kekerasan
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sebuah komisi penyelidik yang ditunjuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun lalu untuk menyelidiki penyebab siklus kekerasan di wilayah Israel-Palestina telah merilis penemuannya.
Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi tersebut serta bagaimana dan jika temuan itu diimplementasikan. “Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas bahwa Israel tidak memiliki niat untuk mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung berulangnya pelanggaran sistematis di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel,” kata Pillay.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Dorong Revisi UU Narkotika | Kabar24 - Bisnis.comKomisi III DPR mendorong revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatasi besarnya anggaran untuk belanja narapidana.
Baca lebih lajut »
Pembahasan Tahapan Pemilu 2024 Molor, Komisi II DPR Kritik KPU Sibuk SafariKetua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia mengklaim, safari yang dilakukan KPU hanya dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Minta KemenPANRB Transparan Soal Penghapusan Tenaga Honorer |Republika OnlineHarus hati-hati karena kebijakan ini bisa menimbulkan gejolak.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Sudah Punya Kriteria Calon Anggota DKPP IdealKomisi II DPR sudah menentukan kriteria calon anggota DKPP periode 2022-2027 yang ideal, mulai dari soal reputasi hingga integritas KomisiIIDPRRI
Baca lebih lajut »
Komisi II Soroti CPNS yang Mundur: Itu Orang Cuma Main-mainKomisi II DPR RI menyoroti ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR akan Gelar Konsinyering RUU Perlindungan Data Pribadi Pekan DepanDiharapkan UU Perlindungan Data Pribadi bisa segera diselesaikan dalam bulan ini
Baca lebih lajut »