Komisi III DPR Dorong Revisi UU Narkotika
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mendorong revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatasi besarnya anggaran dikeluarkan pemerintah setiap tahun untuk belanja para warga binaan atau narapidana di Indonesia yang mencapai angka Rp1,8 triliun.
Desmond menjelaskan, melalui revisi UU Narkotika nantinya akan diatur dengan jelas pihak yang akan bertanggung jawab atas kegiatan rehabilitasi dengan melibatkan pemerintah daerah. Desmond meyakini, melalui revisi UU Narkotika, beban negara terkait belanja makan narapidana di Badan Pemasyarakatan Kemenkumham dapat dikurangi dari angka sebelumnya sebesar Rp1,8 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Sudah Punya Kriteria Calon Anggota DKPP IdealKomisi II DPR sudah menentukan kriteria calon anggota DKPP periode 2022-2027 yang ideal, mulai dari soal reputasi hingga integritas KomisiIIDPRRI
Baca lebih lajut »
Komisi V DPR RI: Indonesia Darurat Kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Jangan Diam SajaKNKT harus dapat didorong untuk menjadi pemimpin dalam mengurai faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, serta meningkatnya fatalitas.
Baca lebih lajut »
Kritik Keras Komisi X DPR Tiket Borobudur Jadi Rp750 Ribu: Tak Sesuai Promosi WisataAnggota DPR Nuroji menyebut bahwa tindakan menaikkan tarif tiket masuk Candi Borobudur untuk menekan jumlah wisatawan kurang tepat. Berlawanan promosi wisata.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR: Pengumuman Mekanisme Rekrutmen DKPP Pekan IniWakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pekan ini akan diumumkan mekanisme rekrutmen anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Minta KemenPANRB Transparan Soal Penghapusan Tenaga Honorer |Republika OnlineHarus hati-hati karena kebijakan ini bisa menimbulkan gejolak.
Baca lebih lajut »
Pembahasan Tahapan Pemilu 2024 Molor, Komisi II DPR Kritik KPU Sibuk SafariKetua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia mengklaim, safari yang dilakukan KPU hanya dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »