Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan Komisi II DPR menunggu sikap KPU RI terkait wacana larangan narapidana maju dalam Pemilihan Kepala ...
KPU RI belum menetapkan sikap, sehingga kami menunggu KPU seperti apa terkait syarat bakal calon kepala daerah
Dia mengatakan, pendapat masyarakat terkait berbagai hal termasuk boleh atau tidak mantan napi korupsi mendaftar dalam proses Pilkada, diserahkan kepada KPU RI. Karena itu menurut dia Komisi II DPR belum bisa mengatakan setuju atau tidak terkait wacana larangan tersebut karena perlu didiskusikan dahulu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Larang Mantan Koruptor NyalonWakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyambut baik wacana eks-koruptor dilarang nyalon.
Baca lebih lajut »
Mendagri Cek Pancasila di FPI, Komisi II DPR: Pemerintah Harus BijakKemendagri akan mengecek ada atau tidak Pancasila di AD/ART Ormas FPI terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR: Data Pribadi Terkadang Bocornya Melalui Kita Sendiri...Komisi II DPR justru mengetahui bahwa kebocoran data pribadi bukan terjadi di pusat data di Kemendagri, melainkan oleh kelalaian masyarakat sendiri.
Baca lebih lajut »
DPR usai reses bahas wacana larangan eks koruptor maju pilkadaWakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Komisi II DPR akan membahas terkait wacana larangan eks narapidana kasus korupsi maju sebagai calon ...
Baca lebih lajut »
Komisi V DPR Kritik Tol Laut Karena Sering TerlambatKonsep tol laut yang digagas pemerintah mendapat kritikan dari Komisi V DPR RI. Komisi bidang infrastruktur dan perhubungan ini menilai konsep ini masih belum jelas.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Apresiasi Kegiatan Perempuan di Lapas Semarang
Baca lebih lajut »