Konsep tol laut yang digagas pemerintah mendapat kritikan dari Komisi V DPR RI. Komisi bidang infrastruktur dan perhubungan ini menilai konsep ini masih belum jelas.
Menurut anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, dalam pelaksanaannya, tol laut sering mengalami keterlambatan satu sampai tujuh hari. Selain itu jadwal tol laut tidak tersosialisasikan ke publik. Bahkan, jadwal yg diberikan pemerintah dan Pelindo pun sering diubah oleh operator.
Menurutnya, muatan yang dimuat tersebut juga harus ditentukan oleh pemerintah, sehingga kapasitas dari kapal bisa untuk mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk oleh pemerintah. Dia mengungkapkan, selama inspeksi di lapangan, kementerian perhubungan tidak ada yang tahu, begitu juga kementerian perdagangan, pertanian dan daerah juga tidak mengetahuinya.
Padahal, kata dia, anggaran tol laut ini diberikan publik dari APBN. Harusnya tol laut ini ada transparansi, dan outcome-nya harus jelas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VI DPR Bakal Panggil Direksi Lama PT Asuransi JiwasrayaKomisi VI DPR akan memanggil direksi lama PT Asuransi Jiwasraya untuk meminta keterangan soal kebijakan investasi yang telah mengakibatkan perseroan mengalami kesulitan likuiditas hingga saat ini. KomisiVIDPR
Baca lebih lajut »
Komisi DPR III Dorong Kejati NTT Tegakkan Hukum Profesional
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Larang Mantan Koruptor NyalonWakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyambut baik wacana eks-koruptor dilarang nyalon.
Baca lebih lajut »
Mendagri Cek Pancasila di FPI, Komisi II DPR: Pemerintah Harus BijakKemendagri akan mengecek ada atau tidak Pancasila di AD/ART Ormas FPI terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas.
Baca lebih lajut »
Sebut Tol Laut Gelap, Bambang Haryo: Harus DibubarkanAnggota komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut tol laut yang digagas Pemerintahan Jokowi-JK adalah gelap. Ia pun menyebut tol laut belum memberikan manfaat
Baca lebih lajut »
Komisi IX Soroti Tingginya Kasus Stunting di Kalteng
Baca lebih lajut »