Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran tidak ada unsur untuk upaya memberangus kebebasan pers, karena sesuai yang diatur dalam Kode Etik
Draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak ada unsur untuk upaya memberangus kebebasan pers, karena sesuai yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik."Ini sama halnya dengan diskursus subtansi di revisi UU ITE, di mana hal lisan dan tulisan sudah diatur dalam KUHP seperti hate speech dan lain-lain. Hanya diperluas dalam format digital," kata Bobby
Ia menambahkan, kegiatan siar di frekuensi siaran masuk ranah Kode Etik Jurnalistik. Tetapi frekuensi kegiatan siaran di frekuensi telekomunikasi latform digital layanan over the top atau tv streaming 'dikecualikan'. "Karena semangatnya, kita ingin masyarakat mendapatkan hal positif dari kegiatan penyiaran dan melindungi dari hal yang kontraproduktif, spekulatif yang mengarah pada hal-hal negatif," tutup Bobby.
Sebelumnya, draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran terbaru menuai polemik di publik. RUU tersebut dinilai berbagai pihak memberangus kebebasan pers. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia , Dewan Pers, hingga Aliansi Jurnalis Indonesia satu suara merespons RUU Penyiaran tersebut. Mereka kompak menilai RUU itu bernada negatif untuk kemeredekaan pers.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewas KPK Tegaskan akan Gelar Sidang Kode Etik pada 14 Mei Meski Nurul Ghufron Tidak HadirDewas KPK akan tetap menggelar sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Selasa, 14 Mei 2024 meskipun yang bersangkutan tidak hadir.
Baca lebih lajut »
RUU Penyiaran Dikritik, DPR Sebut Jadi Masukan untuk MenyempurnakanDraf Rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran mendapat kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media
Baca lebih lajut »
RUU Penyiaran Dinilai Ancam Kebebasan PersDraf RUU Penyiaran mendapat sorotan tajam karena sejumlah pasalnya berpotensi mengancam kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
RUU Penyiaran Larang Jurnalis Investigasi, IPO: DPR Melek Gak Sih?Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penyiaran yang saat ini tengah digodok di DPR terus menuai polemik, karena diduga justru memberangus
Baca lebih lajut »
Perseteruan Kian Sengit, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik Nurul Ghufron pada 14 Mei 2024Tumpak juga menegaskan bahwa Dewas KPK akan melanjutkan sidang kode etik meskipun Ghufron tidak hadir
Baca lebih lajut »
Polri Pecat Oknum Bintara Polres Lampung Selatan Langgar Kode EtikPolres Lampung Selatan lakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat satu oknum polisi karena melanggar kode etik profesi
Baca lebih lajut »