Audit Sipol perlu dilakukan secara besar-besaran sebagai bentuk transparansi KPU.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Komisi Pemilihan Umum mengaudit Sistem Informasi Partai Politik . Audit ini untuk menjawab isu kecurangan manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca Juga Hasil audit tersebut, lanjutnya, dapat disampaikan secara transparan oleh KPU kepada masyarakat. Hal itu perlu dilakukan KPU karena berdasarkan kesaksian yang mereka terima, isu kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual itu bersumber dari dugaan adanya perubahan data di dalam Sipol.
Selain mengaudit Sipol, koalisi masyarakat sipil tersebut juga meminta Komisi II DPR memanggil KPU sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan guna mengklarifikasi dugaan kecurangan itu."Kami juga mendesak Komisi II DPR RI memanfaatkan wewenangnya berdasarkan Pasal 38 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU RI yang terbukti berbuat curang," ujar Kurnia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar Tegaskan KIB Terbuka untuk Partai Non Parlemen dan Non Koalisi JokowiKetua DPP Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa KIB terbuka untuk partai politik non parlemen maupun non koalisi pemerintahan Presiden Jokowi
Baca lebih lajut »
Koalisi Politik Malaysia Tandatangani Perjanjian Dukung Anwar IbrahimPemimpin lima koalisi politik dan partai di pemerintahan Malaysia menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk mendukung kepemimpinan PM Anwar Ibrahim.
Baca lebih lajut »
Safari Politik Anies Disoal Bawaslu, Pengamat: Alarm Partai Koalisi yang Sibuk BerwacanaArifki Chaniago melihat, Anies hanya tengah memanfaatkan waktu untuk menyapa masyarakat Indonesia lebih awal. Mengingat, wilayah geografis Indonesia yang luas.
Baca lebih lajut »
Petahana dan Oposisi di Pemilu Fiji Siap Berebut Rekan KoalisiPetahana dan oposisi tidak berhasil memperoleh dukungan mayoritas pada pemilu Fiji 2022. Kini, mereka bersiap-siap merayu partai lain untuk bisa berkoalisi membentuk pemerintahan. Internasional AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Laporkan KPU ke Bawaslu, Partai Ummat Bawa 6 Ribu Bukti di 16 FlashdiskKuasa Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana, mengatakan 6.000 bukti itu berada di dalam 16 flashdisk. Dia menyebut isinya terdiri dari dokumen hingga video!
Baca lebih lajut »
Tidak Lolos jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Resmi Menggugat KPUPartai Ummat yang didirikan Amien Rais secara resmi menggugat KPU ke Bawaslu setelah dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »