Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan aturan baru mengenai Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) sebagai ...
Tangkapan layar - Sesditjen Gakkum KLHK Dwi Januanto Nugroho dan Manajer Analisa Kebijakan Publik WALHI Satrio Manggala dalam diskusi WALHI dipantau daring d9 Jakarta, Rabu
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan aturan baru mengenai Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation sebagai jalan negara untuk hadir melindungi para pejuang lingkungan. "Hal-hal yang sifatnya tata kelola, kami betul-betul memperhatikan perkembangan yang ada, dinamika dalam penanganan hukum,juga partisipasi publik. Ini salah satu upaya kita bagaimana agar Anti-SLAPP ini betul-betul negara hadir di dalam melindungi perjuangan teman-teman pejuang lingkungan dalam membela hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik," katanya.
Berdasarkan laporan tersebut, lanjutnya, maka Menteri LHK dapat mengeluarkan surat keputusan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Para aktivis lingkungan tersebut juga dapat menerima bantuan hukum jika terbukti menjalani proses hukum sebagai tindakan pembalasan atas aktivitasnya menjaga lingkungan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aturan Turunan UU Konservasi Wajibkan Pemilik Izin Menata KawasannyaSekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan aturan turunan UU KSDAHE memperkuat upaya konservasi lewat wilayah preservasi
Baca lebih lajut »
KLHK Terbitkan Aturan Perlindungan terhadap Pejuang LingkunganKLHK mempertegas aturan perlindungan terhadap pejuang lingkungan Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri LHK No102024
Baca lebih lajut »
Anti-SLAPP untuk Pejuang LingkunganDalam negara demokrasi, masyarakat punya hak bersuara dan memperjuangkan lingkungan serta ruang hidupnya.
Baca lebih lajut »
KLHK Terbitkan Aturan Soal Orang yang Perjuangkan Lingkungan Tidak Bisa DipidanaDalam aturan baru KLHK tersebut diuraikan terkait jaminan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan lingkungan hidup. Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024.
Baca lebih lajut »
Aturan Pakaian Tes CPNS 2024, Jangan Sampai Salah karena Tak Sesuai Aturan BKN!Berbagai persiapan tes SKD CPNS 2024 sudah wajib dilakukan, salah satunya melihat ketentuan yang ditetapkan terkait pakaian tes CPNS 2024.
Baca lebih lajut »
6 Juta Orang Terancam Aturan Kemasan Rokok, Minta Ini ke PrabowoPelaku industri dan petani tembakau meyuarakan kekhawatirannya efek aturan-aturan baru soal rokok.
Baca lebih lajut »