Minimnya akses info petambak pada pembeli akhir harus diisi dengan peran pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mendorong akses industri bagi petambak. Hal itu seiring dengan maraknya keluhan petambak yang merasa minim akses ke kalangan industri.
Misalnya, dia mencontohkan, musim panen garam di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu sukses diserap garamnya ke wilayah Cilacap. Di mana, kata Brahmantya, tingkat kebutuhan garam di wilayah tersebut cukup tinggi. “Yang rembes-rembes itu kan garam impornya juga ada, kita tahu lah. Makanya kita perlu beri akses industri ke petambak kita, ini soal keberpihakan saja kok,” kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah dorong industri fesyen untuk tingkatkan perekonomianPemerintah terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif di bidang fesyen untuk meningkatkan perekonomian, kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif ...
Baca lebih lajut »
Teluk Benoa Kawasan Konservasi Maritim, KKP: Tak Boleh ReklamasiDirektur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti memastikan bahwa reklamasi tidak boleh dilakukan di dalam wilayah Teluk Benoa
Baca lebih lajut »
KKP ingin ubah stereotipe negatif terkait nelayanKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan berbagai stereotipe negatif terkait dengan nelayan dapat diubah menjadi positif sehingga semakin banyak ...
Baca lebih lajut »
KKP ajak milenial geluti usaha perikananKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak milenial atau generasi muda di Tanah Air untuk menggeluti usaha perikanan, sesuai arahan Presiden ...
Baca lebih lajut »
LSM apresiasi KKP fokus benahi data tangkapan nelayanLembaga Swadaya Masyarakat Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini fokus untuk ...
Baca lebih lajut »
KKP soal Kepmen Teluk Benoa: Hasil Diskusi Panjang...KKP menegaskan kawasan seluas 1.243,41 hektar yang telah menjadi kawasan konservasi maritim itu tidak bisa dilakukan reklamasi.
Baca lebih lajut »