KKP menegaskan kawasan seluas 1.243,41 hektar yang telah menjadi kawasan konservasi maritim itu tidak bisa dilakukan reklamasi.
Teluk Benoa di Provinsi Bali yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tertanggal 4 Oktober 2019.Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, penetapan KKM itu merupakan hasil diskusi panjang termasuk menindaklanjuti surat Gubernur Bali Wayan Koster kepada Presiden RI.
"Kepmen adalah hasil dari diskusi publik yang panjang didasarkan pada permintaan masyarakat. Meliputi perwakilan hindu-budhha, LSM, kelompok ahli, dan pimpinan adat setempat," kata Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Sabtu .Adapun Kepmen tersebut salah satunya mengatur tentang luas Daerah Perlindungan Budaya Maritim.
Luas keseluruhan mencapai 1.243,41 hektar meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter dan zona pemanfaatan terbatas. "Itu sekitar 1.200 hektar lebih, itu diharapkan nantinya akan bisa dikelola oleh Pemerintah Bali. Di situ kan tempat sucinya banyak, tempat peribadatannya banyak, jadi diatur," kata Brahmantya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepmen Susi Soal Teluk Benoa Batalkan Reklamasi, Ini Respons LuhutMenteri KP Susi Pudjiastuti mengeluarkan surat keputusan yang menjadikan Teluk Benoa jadi kawasan konservasi. Wacana reklamasi pun tak bisa dilakukan. Reklamasi via detikfinance
Baca lebih lajut »
KKP ajak milenial geluti usaha perikananKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak milenial atau generasi muda di Tanah Air untuk menggeluti usaha perikanan, sesuai arahan Presiden ...
Baca lebih lajut »
Menteri Susi Heran Ada Pengusaha tak Setuju Regulasi KKPBerbagai peraturan yang dikeluarkan bertujuan melestarikan sumber daya kelautan.
Baca lebih lajut »
Menteri Susi heran ada pengusaha tak setuju regulasi KKPMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku heran ada pengusaha tidak setuju terhadap regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena ...
Baca lebih lajut »
KKP Gagalkan 440.770 Benih Lobster Senilai Rp 66 Miliar LebihPemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan jajarannya kembali menggagalkan upaya penyelundupan 440.770 ekor benih lobster
Baca lebih lajut »