Sikap tegas ditunjukkan organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dengan menolak draf RUU Penyiaran usulan DPR RI.JMSI berpandangan,
JMSI berpandangan, draf RUU Penyiaran berisi pasal-pasal yang membahayakan demokrasi dan menciderai kebebasan pers. Padahal, kemerdekaan pers dan hak masyarakat akan informasi telah dijamin UUD 1945.
Pasal 50B ayat huruf c ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Selain itu, huruf k di dalam Pasal 50B ayat RUU Penyiaran melarang penayangan “isi siaran” dan “konten siaran” yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Penyiaran Dikritik, DPR Sebut Jadi Masukan untuk MenyempurnakanDraf Rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran mendapat kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media
Baca lebih lajut »
RUU Penyiaran Dinilai Ancam Kebebasan PersDraf RUU Penyiaran mendapat sorotan tajam karena sejumlah pasalnya berpotensi mengancam kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
RUU Penyiaran Larang Jurnalis Investigasi, IPO: DPR Melek Gak Sih?Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penyiaran yang saat ini tengah digodok di DPR terus menuai polemik, karena diduga justru memberangus
Baca lebih lajut »
Komisi I Tegaskan RUU Penyiaran Sesuai Kode Etik JurnalistikDraf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran tidak ada unsur untuk upaya memberangus kebebasan pers, karena sesuai yang diatur dalam Kode Etik
Baca lebih lajut »
DPR Janji Pembahasan RUU Penyiaran Libatkan PublikDraf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendapat kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media.Anggota
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Tampung Masukan Terkait Kontroversi Draf RUU PenyiaranDraf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru menuai polemik lantaran dinilai berbagai pihak memberangus kebebasan pers.
Baca lebih lajut »