Zulkifli menegaskan penundaan karena melihat situasi yang berkembang beberapa hari terakhir.
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menjamin tidak ada lagi Undang-Undang yang akan disahkan DPR periode 2014-2019. Hal itu karena dia telah berbicara dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo .
"Saya sudah sampaikan kepada Ketua DPR saudara Bambang supaya semua UU ditunda. Saudara Ketua DPR setuju semua ditunda dan disahkan DPR periode mendatang," kata Zulkifli saat membuka sidang paripurna MPR penutupan masa jabatan di gedung MPR, Jakarta, Jumat . Ia menegaskan penundaan karena melihat situasi yang berkembang beberapa hari terakhir. Berbagai aksi unjuk rasa terjadi hampir di seluruh republik ini. Tuntutannya menolak pengesahan sejumlah UU yang dinilai kontroversial.
Yang menyedihkan adalah berbagai kegiatan aksi itu memakan korban. Pada Kamis kemarin, ada dua mahasiswa di Kendari yang meninggal dunia. Selain mahasiswa, ada petugas yang juga luka-luka. Sejumlah kantor polisi dan fasilitas umum juga dirusak. "Kita berduka atas wafatnya mahasiwa Universitas Halu Oleo, Kendari. Kita berduka cita, bangsa ini berduka cita. Apresiasi kita berikan kepada mahasiwa karena sudah menyampaikan aspirasinya. Kita harapkan tidak anarkis. Kita juga perhatikan banyak petugas yang luka. Semoga ini semua segera berakhir," tutup Zulkifi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR: Lobi politik MPR hadirkan tradisi politik yang patut dijagaKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengatakan lobi politik yang MPR lakukan telah berhasil menghadirkan tradisi politik yang patut ...
Baca lebih lajut »
Paripurna Terakhir, MPR Sahkan Peraturan 10 Pimpinan MPRSetiap fraksi dan kelompok DPD hanya bisa mengajukan satu calon pimpinan MPR
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Debat dengan Ketua DPRD Jatim, Desak Tolak UU KPKMahasiswa merasa tidak puas dengan sikap Ketua DPD PDIP Jatim itu yang hanya berjanji akan meneruskan tuntutan dan aspirasi para mahasiswa.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Mahasiswa, Ketua DPR: Ruang Terbuka soal UU KPK Tinggal di MKBamsoet menyebut satu-satunya cara untuk mewujudkan tuntutan mahasiswa terkait pembatalan revisi UU KPK adalah lewat gugatan uji materi UU di MK. Begini katanya: Bamsoet UUKPK
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK, Ini Kata Ketua DPRPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mempertimbangkan masukan penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK yang baru direvisi. Ini kata Ketua DPR Bamsoet.
Baca lebih lajut »
Di Depan Mahasiswa, Ketua DPD PDIP Jatim Tolak Revisi UU KPKKusnadi mengaku menyatakan penolakan revisi UU KPK itu atas nama pribadi.
Baca lebih lajut »