Ketua Komisi III Herman Herry meminta Kapolda DIY dan jajarannya segera mengusut kasus itu. KapoldaDIY
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Asep Suhendar mengusut tuntas dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap panitia diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Herman menyebut pengusutan ini perlu dilakukan untuk memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berdiskusi di Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang.
Herman mengecam bila memang terjadi tindakan intimidasi dan pengancaman terhadap panitia dan narasumber diskusi di UGM seperti yang beberapa hari terakhir ramai dibicarakan publik dan di media sosialBaca Juga: "Saya minta Kapolda DIY dan jajarannya untuk segera mengusut kasus ini untuk melacak pelaku teror terhadap mahasiswa dan narasumber pada acara tersebut," kata HH, sebutan akrab Herman Herry, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Minta Kapolda DIY usut Intimidasi Diskusi UGM |Republika OnlineKepolisian harus menyelidik dan menindak pelaku agar kejadian ini tak terulang.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi III Minta Polda DIY Usut Intimidasi terhadap Panitia Diskusi UGMHerman mengatakan, pengusutan dugaan intimidasi ini perlu dilakukan Polda DIY untuk menunjukkan kebebasan berpendapat.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VIII Protes Tak Dilibatkan soal Pembatalan Ibadah Haji, Ini AlasannyaYandri mengatakan, keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan haji harus melalui kesepakatan bersama dengan DPR.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui keputusan menetapkan Pilkada mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 adalah keputusan sulit.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Kasus Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia PeradilanMenurut Arsul Sani, Komisi Hukum DPR RI meminta KPK agar tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. DPRRI
Baca lebih lajut »
Pembatalan Haji Sepihak, Ketua Komisi VIII DPR: Mungkin Menag Enggak Tahu Undang-UndangKomisi VIII DPR mengkritik pengumuman pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 oleh Menteri Agama (Menag) secara sepihak...
Baca lebih lajut »