Menurut Arsul Sani, Komisi Hukum DPR RI meminta KPK agar tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI mengapresiasi kerja jajaran KPK yang berhasil menangkap Nurhadi dan menantunya, Senin tadi malam. Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani menyatakan KPK perlu diacungi jempol atas kerja penangkapan ini, karena kasus Nurhadi ini termasuk kasus"high profile". Karena yang bersangkutan dipersepsikan sebagai"orang kuat" yang sulit disentuh penegak hukum terutama sewaktu masih menjadi pejabat utama Mahkamah Agung RI.
“Kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktik mafia peradilan. Meski bisa jadi istilah mafia ini tidak pas karena masih harus dibuktikan lebih lanjut,” kata Arsul.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi 1 DPR RI: Menyayangkan Meluasnya Kerusuhan di AS | Republika OnlinePerwakilan RI di Amerika Serikat diminta memastikan keselamatan para WNI
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid Menyayangkan Meluasnya Kerusuhan di AS - Tribunnews.comPemerintah AS perlu meredam gejolak chaos dengan memastikan perbedaan perlakukan tidak terjadi di Amerika Serikat.
Baca lebih lajut »
Kerusuhan AS, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pastikan dan Pantau Keselamatan WNIKetua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyayangkan kerusuhan di sejumlah kota di Amerika Serikat yang memprotes kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis, Amerika Serikat.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VI Dukung Upaya Erick Thohir Bangun Roadmap Industri BUMNErick Thohir tengah menyusun roadmap industri pangan di Kementerian BUMN.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Tidak Berangkatkan Jemaah Haji, DPR: Jelaskan Argumentasi Darurat Syar'i kepada MasyarakatMenag Fachrul Razi telah mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 M/1441 H ditiadakan karena pemerintah Arab...
Baca lebih lajut »
Ace Sesalkan Menag tak Berangkatkan Haji Tanpa Kofirmasi DPR |Republika OnlineRencananya, jamaah Indonesia seharusnya berangkat tgl 25 Juni 2020 ini.
Baca lebih lajut »