Menag Fachrul Razi telah mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 M/1441 H ditiadakan karena pemerintah Arab...
tahun 2020 M/1441 H ditiadakan karena pemerintah Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi calon jemaah dari negara mana pun di tengah pandemi Covid-19 ini.
Atas hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai argumentasi darurat syar’i yang membuat pemberangkatan haji tahun ini ditiadakan. "Pertama, harus menjelaskan kepada masyarakat tentang argumentasi darurat syar'i mengapa Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini. Seberapa darurat syar’i kah sehingga pemerintah Indonesia tidak mengirimkan calon jemaah haji?" kata Ace kepada wartawan, Selasa .Menurut Ace, pemerintah harus meminta bantuan kepada para ulama maupun ormas-ormas agama Islam untuk ikut menjelaskan kepada publik mengenai keputusan ini.
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini. sebenarnya peristiwa peniadaan pemberangkatan jemaah haji sudah pernah terjadi pada musim-musim haji sebelumnya."Jadi, sesungguhnya kita pernah punya pengalaman untuk tidak mengirimkan jemaah haji bagi Indonesia," terang Ace. Selain itu, Ace juga menekankan, pemerintah harus memberikan jaminan pengembalian setoran haji para calon jemaah, jika memang para calon jemaah menginginkan uangnya dikembalikan terlebih dulu."Harus ada jaminan adanya pengembalian uang pelunasan setoran jemaah haji tahun ini jika memang para calon jemaah haji minta untuk dikembalikan terlebih dahulu," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah tidak berangkatkan jamaah haji 2020 karena pandemi COVID-19'Keputusan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia baik jamaah haji reguler maupun yang haji furada atau haji khusus atau menggunakan visa undangan atau mujamalah,' kata Menag.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Tuding Pemerintah Tidak Jelas dalam Pembukaan SekolahWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut tidak ada ketegasan dari pemerintah perihal pembukaan sekolah untuk ajaran baru 2020-2021. Padahal anak-anak sudah stres
Baca lebih lajut »
ICW: Proyek Kartu Prakerja Tidak Transparan dan Tidak BerstandarICW: Proyek Kartu Prakerja Tidak Transparan dan Tidak Berstandar. Selain persoalan tidak adanya standar harga pelatihan, besaran komisi platform digital juga tidak jelas.
Baca lebih lajut »
Studi: Hampir Setengah dari Orang yang Positif Covid Tidak Tahu Bahwa Mereka TerinfeksiStudi epidemiologis mengungkapkan OTG yang dapat menularkan virus corona bisa lebih besar dari yang diperkirakan. Proporsinya mencapai 40 persen
Baca lebih lajut »
Para Perantau Minang Diminta untuk Tidak Melebih-lebihkan Budaya Merantau - Warta KotaDari sekian banyak perantau Minang, banyak yang hanya menjadi perantau sekadarnya, sekadar bisa makan, sekadar malagak, bahkan ada juga yang gagal.
Baca lebih lajut »