Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut tidak ada ketegasan dari pemerintah perihal pembukaan sekolah untuk ajaran baru 2020-2021. Padahal anak-anak sudah stres
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut tidak ada ketegasan dari pemerintah perihal pembukaan sekolah untuk ajaran baru 2020-2021. Menurutnya, kondisi psikis para siswa sudah mengkhawatirkan lantara terlalu lama tidak bersekolah.
"Anak-anak sudah stres. Perkembangan emosional dan sosialnya terganggu. Saya pendidik, tidak tahan rasanya lihat mereka tercabut dari dunia ," kata Zita dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin . Zita menuding baik pemerintah pusat dan daerah tidak punya rencana yang jelas soal pembukaan sekolah kembali yang ditutup selama pembatasan sosial berskala besar . Pemerintah, katanya, harus bertanggung jawab memberikan ketenangan.Baca juga: Soal Kepastian Buka, Pengelola Mal Tunggu Ketetapan Pemerintah
Menurut Zita, kalau kasus covid-19 sudah turun dari 1.000 ke 600 per hari, mal kita buka. "Kalau sudah turun dari 600 ke 300, sekolah kita buka. Kalau naik lagi, sekolah kita tutup lagi. Jadi, kita punya harapan dan ukuran. Tidak seperti sekarang, digantung," tegas putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini. Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun dipertanyakan soal kesiapan kementerian dalam menyiapkan kurikulum belajar online atau daring.
"Infrastrukturnya perlu. Misalnya wastafel yang jumlahnya memadai. Random test bisa dilakukan per dua minggu. Kalau ini siap, besok juga bisa buka sekolah. Kalau tidak disiapkan, Desember juga masih berisiko," tandas Zita.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPRD DKI Desak Anies Buat Aturan New Normal Bagi Rumah Ibadahmenurut Pras, saat ini sudah saatnya warga dapat beraktivitas seperti biasa, meski dengan syarat dan ketentuan yang diamanatkan pemerintah.
Baca lebih lajut »
102 Daerah Minus DKI Boleh Terapkan New Normal, Ini Pesan Pemerintah PusatPemerintah pusat berpesan kepada 102 pemda tersebut bahwa keberhasilan penerapan new normal tergantung dari kedisiplinan masyarakat. Ini penjelasan lengkapnya!
Baca lebih lajut »
Gubernur DKI Jakarta: Senin, 1 Juni, Evaluasi Penentuan PSBB DKI Jakarta – Bebas AksesPSBB tahap ketiga di Jakarta akan berakhir pada 4 Juni 2020. Hasil evaluasi terhadap PSBB ini menjadi kunci penentuan penetapan masa transisi menuju situasi normal baru.
Baca lebih lajut »
Sekda DKI: Gaji PPSU dan Non PNS tidak DipotongPemerintah DKI Jakarta memastikan hak keuangan untuk tenaga harian atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) seperti petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) tidak akan dipotong.
Baca lebih lajut »
Saat New Normal, DPRD DIY: Harus Ada Sanksi |Republika OnlineBelum ada sanksi terhadap masyarakat yang tidak disiplin jalankan protokol kesehatan.
Baca lebih lajut »
DPRD: |em|New Normal|/em| Percepat Listrik Masuk Pulau |Republika OnlineDengan new normal dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Baca lebih lajut »