Sekda DKI: Gaji PPSU dan Non PNS tidak Dipotong

Indonesia Berita Berita

Sekda DKI: Gaji PPSU dan Non PNS tidak Dipotong
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 92%

Pemerintah DKI Jakarta memastikan hak keuangan untuk tenaga harian atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) seperti petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) tidak akan dipotong.

PEMERINTAH DKI Jakarta memastikan hak keuangan untuk tenaga harian atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan seperti petugas prasarana dan sarana umum tidak akan dipotong.

Menurutnya ada beberapa PJLP yang memang memiliki keahlian khusus di bidangnya dan sangat dibutuhkan sehingga hak keuangannya tidak dipotong. Ia mencontohkan kemampuan alat berat yang dimiliki PJLP atau tenaga ahli di UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang. Selain itu, adanya rasionalisasi pada TKD PNS maupun hak keuangan TGUPP dialihkan untuk bantuan sosial. Penundaan TKD PNS dan hak keuangan TGUPP juga disebabkan keuangan Pemprov DKI yang tidak mencukupi dampak dari penurunan pendapatan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNSSekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNSSebelumnya, kritik ditujukan kepada Pemprov yang tak memangkas gaji TGUPP di saat TKD PNS Pemprov DKI Jakarta dipotong.
Baca lebih lajut »

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang ApresiasiSoal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang ApresiasiTunjangan Hari Raya TGUPP ini jadi polemik di saat seluruh PNS di Pemprov DKI Jakarta dipangkas tunjangan kinerja daerahnya untuk dana bansos Covid-19
Baca lebih lajut »

Gubernur DKI Jakarta: Senin, 1 Juni, Evaluasi Penentuan PSBB DKI Jakarta – Bebas AksesGubernur DKI Jakarta: Senin, 1 Juni, Evaluasi Penentuan PSBB DKI Jakarta – Bebas AksesPSBB tahap ketiga di Jakarta akan berakhir pada 4 Juni 2020. Hasil evaluasi terhadap PSBB ini menjadi kunci penentuan penetapan masa transisi menuju situasi normal baru.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI tak ubah anggaran Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahteraPemprov DKI tak ubah anggaran Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahteraAnies tidak akan melakukan perubahan untuk anggaran rakyat prasejahtera yang nilainya sebesar Rp4,8 triliun meskipun terjadi realokasi anggaran untuk penanganan COVID19.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang DitolakPemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang DitolakBanyak pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang ditolak, kebanyakan dari para asisten rumah tangga (ART) yang hendak kembali ke Jakarta.
Baca lebih lajut »

Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19Penyemprotan dilakukan secara serentak di lima wilayah kota mulai pukul 08.30 WIB.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 05:44:41