Anies tidak akan melakukan perubahan untuk anggaran rakyat prasejahtera yang nilainya sebesar Rp4,8 triliun meskipun terjadi realokasi anggaran untuk penanganan COVID19.
Keputusan itu dilakukan untuk memastikan bantuan-bantuan sosial terkait COVID-19 dapat terus terdistribusi kepada warga prasejahtera yang tentunya mengalami pukulan secara finansial akibat wabah.
Menurut Anies nilai TKD yang direalokasikan sebesar Rp 2 triliun itu tadinya sempat diusulkan tidak dilakukan. "Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," kata Anies.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
New Normal di Jakarta, Polda Metro Jaya Tunggu Pemprov DKIPolda Metro Jaya masih menunggu kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tentang skema pengerahan personel saat New Normal.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Tunggu Petunjuk Anies untuk Buka Kembali Rumah IbadahPemerintah Provinsi (Pemprov DKI) Jakarta berencana membuka rumah ibadah jika kehidupan normal baru atau new normal diterapkan.
Baca lebih lajut »
SIKM Sulit Diakses, Ini Penjelasan Pemprov DKITiap permohonan yang masuk akan diinput oleh petugas ke dalam sistem JakEVO.
Baca lebih lajut »
Kasus Baru Corona di DKI Naik Lagi, PKS: Harus Jadi Perhatian Khusus Pemprov'Setelah Idul Fitri, banyak (pemudik) kembali, kasus meningkat lagi, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemprov,' ucap Yani.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Antisipasi Arus Balik 1,8 Juta PemudikGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal sudah mengimbau warga di DKI Jakarta dan bodetabek tidak perlu mudik.
Baca lebih lajut »
Tahun Ajaran Baru, Pemprov DKI Belum Putuskan Belajar di SekolahDinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pembukaan tahun ajaran baru 2020/2021 pada 13 Juli 2020.
Baca lebih lajut »