Puan meminta pemerintah tetap melayani calon jemaah yang batal berangkat tahun ini. Selengkapnya: 👇IbadahHaji2021
Meski demikian, Puan meminta pemerintah tetap melayani calon jemaah yang batal berangkat tahun ini. Khususnya jika jemaah meminta pengembalian dana.
Puan menuturkan, sangat dipahami alasan pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk beribadah haji tahun ini. Pasalnya, hal utama yang harus dipastikan adalah keselamatan dan kenyamanan para jemaah Indonesia saat beribadah haji di Tanah Suci pada masa pandemi Covid-19.Kata Politikus PDI Perjuangan itu, pemerintah dan DPR sudah meminta pemerintah Arab Saudi memberi kelonggaran pada jemaah Indonesia untuk dapat beribadah haji tahun ini.
Sampai saat ini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait kuota untuk jemaah haji Indonesia. Termasuk belum memberi kepastian mengenai teknis operasional dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji pada masa pandemi. Lebih lanjut, Puan menilai Pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pada calon jemaah haji untuk menyambut musim haji selanjutnya.Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Pembatalan Haji, DPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Kesempatan UmrahDPR mendukung penuh keputusan pemerintah untuk membatalkan haji, meski begitu, DPR tetap mengharapkan pemerintah tetap berusaha agar kesempatan umrah bagi jemaah Indonesia terbuka. Baca selengkapya, klik 👇👇👇 BatalHaji
Baca lebih lajut »
Pemerintah Usulkan Asumsi Dasar RAPBN Sektor ESDM Tahun 2022 kepada Komisi VII DPRMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, memaparkan usulan Asumsi Dasar Sektor ESDM untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022 kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Baca lebih lajut »
Banggar DPR: Belanja Pemerintah Harus Mampu Mendorong Pemulihan EkonomiKetua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menginginkan agar belanja Pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. DPRRI
Baca lebih lajut »
Puan: DPR pahami pemerintah batalkan keberangkatan ibadah hajiKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI memahami kebijakan pemerintah yang memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah calon haji Indonesia pada ...
Baca lebih lajut »
Garuda Terlilit Utang, DPR: Pemerintah Kurang Konsisten MembantuKasus utang PT Garuda Indonesia (Persero) saat ini terjadi karena sikap pemerintah yang sejak awal kurang konsisten membantu maskapai pelat merah tersebut.
Baca lebih lajut »