Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menginginkan agar belanja Pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menginginkan agar belanja Pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Hal ini penting guna mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial,” kata Said dalam siaran pers di Jakarta, Kamis . Oleh karena itu, menurut Said, ada beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mampu mencapai sasaran yang tepat.
Menurut politikus senior PDI Perjuangan ini, prioritas belanja pemerintah juga harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit. “Semua alokasi anggaran pemerintah pusat tersebut, harus berbasis kepada output, outcome dan hasil yang terukur dengan baik ,” kata Said.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Usulkan Asumsi Dasar RAPBN Sektor ESDM Tahun 2022 kepada Komisi VII DPRMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, memaparkan usulan Asumsi Dasar Sektor ESDM untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022 kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Baca lebih lajut »
Garuda Terlilit Utang, DPR: Pemerintah Kurang Konsisten MembantuKasus utang PT Garuda Indonesia (Persero) saat ini terjadi karena sikap pemerintah yang sejak awal kurang konsisten membantu maskapai pelat merah tersebut.
Baca lebih lajut »
Dukung Pembatalan Haji, DPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Kesempatan UmrahDPR mendukung penuh keputusan pemerintah untuk membatalkan haji, meski begitu, DPR tetap mengharapkan pemerintah tetap berusaha agar kesempatan umrah bagi jemaah Indonesia terbuka. Baca selengkapya, klik 👇👇👇 BatalHaji
Baca lebih lajut »