La Nyalla mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan kaji ulang pelaksanaan Pilkada serentak.
mengambil contoh Jawa Timur, dimana berdasarkan informasi Ketua Rumpun Kuratif GTPP Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan, 65 persen angka kasus Covid-19 di Jatim disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada., republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.
KPU memang mengajukan tambahan anggaran di luar anggaran sebelumnya untuk pengadaan alat pelindung diri guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp 263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp 259,2 miliar, serta Rp 10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp 2,1 miliar untuk PPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember'Saya masih meragukan kesiapan kita, bukan pemerintah ya, bukan KPU saja, tapi kita semua,' ujar Arwani.
Baca lebih lajut »
Pilkada Saat Pandemi, Ketua KPU Berharap Partisipasi Masyarakat Tetap TinggiKetua KPU Arief Budiman mengatakan, jumlah kasus positif Covid-19 menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 menentukan partisipasi masyarakat.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Minta Pembatasan Mobilitas DiperketatKetua MPR Bambang Soesatyo menyoroti penambahan kasus positif Covid-19. Per 25 Mei 2020 ada tambahan 479, sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 22.750 KetuaMpr
Baca lebih lajut »
Soal 'New Normal', Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan DiriMenurut Aziz Syamsuddin kunci New Normal adalah kesadaran yang lebih mendalam serta mengantisipasi segala resiko yang ada.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan data Covid-19 secara transparan sebelum menerapkan new normal atau kenormalan baru.
Baca lebih lajut »
Penerapan New Normal, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Segera Sosialisasikan Protokol KesehatanMenurut dia, para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami oleh masyarakat.
Baca lebih lajut »