Ketua Demokrat Samarinda Dikonfirmasi Dugaan Aliran Uang ke Bupati PPU
KPK juga menginformasikan dua saksi yang tidak menghadiri panggilan pada Selasa , yaitu Udin sebagai karyawan yang bekerja di rumah Abdul Gafur dan Bambang Susilo selaku wiraswasta.
Lalu, Plt Kepala Seksi Irigasi dan Rawa Dinas PUPR Kabupaten PPU Darmawan alias Awang, Asdarusalam dari pihak swasta/Dewas Perusda Danum Taka, Direktur Utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Ferdinandus Aming Santoso atau staf yang mewakili atau berkedudukan di Kaltim, Setho Bimadji selaku Direktur PT Kaltim Naga 99, dan Abdul Salam alias Alam dari CV Eka Cipta Pratama.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Pansel: Keterwakilan Calon Komisioner Komnas HAM dari Daerah Tercukupi |Republika OnlineDari 112 orang yang melengkapi berkas, keterwakilan perempuan hanya 21 orang.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi dan HAM | merdeka.comPuan mengatakan, laporan AS ini telah membuat kegelisahan publik. Maka pemerintah perlu membuat penjelasan komprehensif agar informasi yang beredar tidak simpang siur.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Pernyataan Menkeu soal Utang, Wakil Ketua MPR: Semakin Tinggi Sangat Membebani Rakyat - Tribunnews.comUtang Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan baru-baru ini.
Baca lebih lajut »
Tsamara Amany Mundur dari Ketua DPP dan Keanggotaan PSI - Tribunnews.comPer hari ini, Senin (18/4/2022), Tsamara Amany menyatakan mundur dari posisi Ketua DPP dan keanggotaan PSI.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Transparan | merdeka.comKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah selektif memilih penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan wali kota. Seleksi itu harus transparan dan bebas kepentingan politik.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Harus Bebas Kepentingan PolitikPemahaman akan kebutuhan masyarakat daerah tak cukup menjadi pertimbangan dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Bebas dari intervensi politik juga mesti menjadi pertimbangan. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »