Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Transparan
"Meskipun akan menjabat sementara, Penjabat Kepala Daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan all out," tambahnya.Puan mengingatkan, para penjabat kepala daerah harus maksimal menjalankan tugas meski hanya sementara. Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan sesaat.
"Karena ketika hanya dijalankan seadanya, sementara masa tugas penjabat kepala daerah ada yang hampir separuh masa jabatan kepala daerah definitif, rakyat yang akan dirugikan," tambah mantan Menko PMK ini.Pemerintah diminta memilih calon penjabat kepala daerah secara transparan dan terbuka partisipasi publik. Harus disaring orang-orang yang bebas kepentingan politik.
Puan berharap Pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan penjabat kepada daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi pemerintah menetapkan penjabat kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.
"Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala tanpa menunggu masa jabatannya habis," kata Puan. "Jika di tengah jalan nantinya kinerja penjabat kepala daerah ini mulai terlihat letoi, apalagi kedapatan mengambil keuntungan dari jabatannya, segera evaluasi dan tindak tegas menurut aturan yang berlaku," tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi dan HAM | merdeka.comPuan mengatakan, laporan AS ini telah membuat kegelisahan publik. Maka pemerintah perlu membuat penjelasan komprehensif agar informasi yang beredar tidak simpang siur.
Baca lebih lajut »
Ketua BKSAP DPR kecam kekerasan Israel di Al AqsaKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini, termasuk ...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Minta Pekerja Migran Ilegal asal Bali Pulang ke Tanah Airsejumlah warga asal bali, termasuk yang asal buleleng ditengarai masih bekerja sebagai pekerja migran ilegal di luar negeri. mereka pun diminta segera pulang.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VI DPR Minta Masa Jabatan Direksi BUMN DibatasiMenurut Awi, dua kali masa jabatan direksi BUMN sudah cukup dan tidak perlu diperpanjang sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang BUMN.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Organisasi Otorita IKN Segera DisiapkanStruktur organisasi Otorita IKN Nusantara idealnya didesain agar bisa maksimal melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Karena itu, struktur organisasinya tidak boleh terlalu gemuk.
Baca lebih lajut »
Ketua MKGR Ancam Pecat Ketua Daerah yang Tidak AktifMKGR mengancam akan mencopot Ketua-ketua Ormas MKGR di daerah jika tidak bekerja untuk membantu kemenangan Partai Golkar.
Baca lebih lajut »