Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengklaim pembahasan RUU Minerba sudah dilakukan sejak 10 Januari 2025.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR Bob Hasan membantah bila rapat pembahasan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Mineral dan Batu bara dilakukan secara kilat dan mendadak. Dia berujar bahwa pembahasan RUU Minerba itu sudah dimulai sejak 10 Januari 2025. Selain itu, Baleg DPR juga menggelar rapat bersama ketua kelompok fraksi pada 14 Januari.
'Jadi kesan terburu-buru itu sebetulnya tidak ada,' ucapnya. Menurut Bob, pelaksanaan rapat yang dilakukan sehari penuh atau pun dalam beberapa hari tidak memiliki perbedaan. Terlebih lagi, katanya, rapat ini masih membahas penyusunan RUU sebagai usulan inisiatif Baleg DPR. 'Belum kepada yang diundang-undangkan,' katanya. Bob memastikan bahwa pembahasan penyusunan RUU Minerba ini masih panjang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg DPR setujui RUU Minerba jadi usul inisiatif DPRBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi ...
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Setujui RUU Minerba Jadi Usul Inisiatif DPRBaleg DPR RI menyepakati hasil penyusunan RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR. RUU tersebut berisi ketentuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas pada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan, Organisasi Masyarakat (ormas) dan Perguruan Tinggi.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Mendadak Bahas RUU Minerba di Masa Reses, Puan Maharani Bilang Begini'Sudah, itu sudah mendapatkan (izin menggelar rapat di tengah masa reses).'
Baca lebih lajut »
Tok! Tengah Malam, Baleg Sepakat Revisi UU Minerba Jadi Inisiatif DPRBadan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya resmi menyepakati perubahan UU Minerba menjadi usulan inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »
Keterwakilan Perempuan, Ketua Komisi II DPR: Tahun Ini Puncaknya Khususnya di DPRKetua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia. Bahkan menurutnya tahun ini puncaknya
Baca lebih lajut »
Baleg DPR: Penghapusan Ambang Batas Presiden dan Wapres Momentum Revisi UU PemiluBadan Legislasi DPR (Baleg DPR) menyerukan pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik menyusul putusan MK penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Baleg DPR menekankan bahwa penghapusan ambang batas bukanlah solusi tunggal dan harus diikuti dengan penyempurnaan sistem pemilu secara menyeluruh.
Baca lebih lajut »