Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyoroti ketimpangan dalam penerapan hukum di sektor pertambangan. Kasus korupsi PT Timah yang menghitung dampak lingkungan sebagai kerugian negara menjadi contoh kontradiksi dan ancaman bagi pelaku usaha.
di Indonesia. Hal ini relevan setelah kasus korupsi PT Timah mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan , Bisman Bakhtiar, menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang. Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi. ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun potensial bisa dijerat dengan dalih yang serupa," jelas Bisman.
PT Berau Coal mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan di ajang Tamasya Award 2024. Perusahaan dianggap menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik.
Mining Lawenforcement Corruption Businessuncertainty Environmentalimpact
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia: Sinergi Lini Bisnis UMKM Kunci Sukses HoldingMohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menekankan pentingnya sinergi lini bisnis UMKM dalam pembentukan holding. Ia menyarankan holding tersebut fokus pada satu lini bisnis dan perlunya data akurat mengenai pelaku usaha nano dan mikro. Faisal juga mendorong kemitraan UMKM dengan industri dan perusahaan besar untuk memperluas akses pasar.
Baca lebih lajut »
Direktur Eksekutif Citra Institute Meragukan Hasil Resmi Pilkada Jakarta 2024Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, meragukan kemungkinan berlangsungnya dua putaran dalam Pilkada Jakarta 2024, karena KPU DKI Jakarta belum mengumumkan hasil resmi meski rekapitulasi tingkat TPS sudah selesai.
Baca lebih lajut »
Direktur Eksekutif Kemitraan: Kekerasan Terhadap Pembela HAM Masih Marak Karena Belum Ada Regulasi PerlindunganLaode M Syarif mengatakan perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan, masih rendah dan sering kali terjadi kekerasan. Andy Yentriyani menekankan perlunya regulasi perlindungan lebih lanjut dan pengakuan eksistensi perempuan pembela HAM.
Baca lebih lajut »
Pertamina Sidak ke SPBU Sebelum Nataru, Direktur Eksekutif ReforMiner: Ini Kegiatan PositifInspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pertamina ke sejumlah SPBU menjelang libur Nataru, dinilai sebagai upaya positif untuk memastikan stok BBM aman dan layanan berjalan baik, terutama di wilayah Jawa dan Bali.
Baca lebih lajut »
Direktur Eksekutif IPO Kritik Struktur Kementerian di Lingkar Presiden PrabowoDedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), menilai adanya utusan khusus presiden sebagai beban bagi pemerintah dan keuangan negara. Struktur ini, menurutnya, membuat kontribusi terhadap presiden menjadi tidak jelas dan mengakibatkan tumpang tindih fungsi.
Baca lebih lajut »
Direktur Eksekutif Celios: Sembako Ikut Menjadi Objek Kenaikan PPNJakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menaikkan Pajak pertambahan nilai PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Baca lebih lajut »