Keterbukaan status tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus korupsi Payment Gateway harus segera dieksekusi secepatnya.
harus segera dieksekusi secepatnya. Langkah secepat dalam mengeksekusi status tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus korupsi Payment Gateway diperlukan setelah mangkrak hampir 10 tahun lamanya.
Irwan Yunas juga mendorong adanya laporan dari masyarakat kepada Kejaksaan selaku penuntut umum untuk mengeksekusi status tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus korupsi Payment Gateway.Irwan Yunas mengatakan laporan masyarakat tersebut juga bisa dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi selaku supervisor.
“Atau kemungkinan jaksa peneliti yang merekomendasi kan untuk kelengkapan bukti belum dipenuhi. Apabila semua telah terpenuhi dan belum dilimpahkan ke pengadilan, tentu akan jadi pertanyaan terhadap JPUnya, mengenai keprofesionalannya serta sebab-sebab lainnya di luar aturan hukum,” pungkas dia. Pada 2015, Denny Indrayana telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway.
Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem itu. Kejaksaan Agung sudah buka suara soal kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus yang mangkrak sejak tahun 2015 itu rupanya masih mentok di tim penyidik pada Bareskrim Polri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Denny Indrayana Masih Bebas, Pakar Curiga Ada Permainan di Kasus Payment GatewayJPNN.com : Wamenkumham Denny Indrayana yang tak kunjung ditahan meski sudah menyandang status tersangka sejak 2015
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Endus Ada Pengkondisian Kasus Denny IndrayanaPakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf geram melihat mangkraknya kasus payment gateway Kementerian Hukum dan HAM
Baca lebih lajut »
Desa Kraton Lumajang Masuk dalam Tahap Penilaian Apresiasi Keterbukaan Informasi PublikBerita Desa Kraton Lumajang Masuk dalam Tahap Penilaian Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik terbaru hari ini 2024-10-23 17:31:48 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Indeks Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta capai 75,65 poinKetua Pokja IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) Komisi Informasi DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menyatakan bahwa hasil IKIP Jakarta berada dalam ...
Baca lebih lajut »
Keterbukaan Informasi dan Keberlanjutan: Kunci Sukses Tata Kelola Perusahaan di IndonesiaAcara yang telah memasuki tahun ke-19 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2002 ini bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi perusahaan yang baik.
Baca lebih lajut »
Perbankan Didorong Hadirkan Keterbukaan Informasi dengan StakeholdersBerita Perbankan Didorong Hadirkan Keterbukaan Informasi dengan Stakeholders terbaru hari ini 2024-10-13 15:29:38 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »