Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf geram melihat mangkraknya kasus payment gateway Kementerian Hukum dan HAM
Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf geram melihat mangkraknya kasus payment gateway Kementerian Hukum dan HAM selama hampir 10 tahun di kepolisian."Seharusnya Denny Indrayan a cepat ditahan sejak ditetapkan tersangka pada tahun 2015 berdasarkan kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ," ujar dia di Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2024.
Asal tahu saja, pada 2015, Denny Indrayana telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway. Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Video: Pakar Hukum: Perlu Konsistensi Hukum Perbaiki Iklim InvestasiPakar Hukum: Perlu Konsistensi Hukum Untuk Perbaiki Iklim Investasi Energi RI
Baca lebih lajut »
Negara Kekuasaan Bisa Merusak Demokrasi dan EkonomiPAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada SinkronisasiBerita Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi terbaru hari ini 2024-10-24 14:29:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Disebut Tak Ada Kerugian Negara, Pakar: Kasus Hukum Mardani Maming Perlu Ditelaah UlangBerita Disebut Tak Ada Kerugian Negara, Pakar: Kasus Hukum Mardani Maming Perlu Ditelaah Ulang terbaru hari ini 2024-10-12 03:06:07 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Nilai Ada Kekeliruan Putusan Kasus Mardani MamingKajian eksaminator terhadap putusan pengadilan dibatasi kepada dokumen resmi berupa putusan pengadilan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa
Baca lebih lajut »
Pemerintah dorong penguatan prodi hukum demi sistem hukum lebih baikPemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI mendorong penguatan program studi (prodi) hukum di seluruh ...
Baca lebih lajut »