Kemendagri telah menerima 314 usulan DOB baik provinsi mauoun kabupaten/kota.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan permohonan maaf terhadap usulan 314 daerah otonomi baru . Pasalnya, pemerintah tengah melakukan moratorium atau memberhentikan sementara kebijakan tersebut. Menurut dia,
Baca Juga Ia memerinci, usulan 314 DOB itu antara lain Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, memecah Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Sukabumi, Provinsi Cirebon, dan Lampung. Namun, ia menuturkan akan ada pengecualian terkait putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan dua provinsi di Papua.
Ia menuturkan, daerah yang sukses itu akhirnya bisa mandiri dan tidak mengandalkan andalan dari pusat. Tjahjo juga meminta kabupaten/kota induk yang dimekarkan untuk segera menyerahkan aset kepada daerah otonomi barunya."Di Papua untuk menentukan ibu kota kabupaten saja sampai 12 tahun baru selesai," tutur Tjahjo.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tenaga Ahli untuk Anggota DPRD DipendingUsulan tenaga ahli untuk setiap anggota dewan di DKI Jakarta sangat dimungkinkan. Untuk itu Kemendagri akan merevisi payung hukumnya terlebih dahulu.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Tolak Usulan DPRD DKI yang Ingin Dilibatkan Saat Pilih Direksi BUMDSebelumnya DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Gubernur DKI wajib melapor ke DPRD DKI jika hendak menujuk direksi BUMD.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Buka Peluang Mekarkan Papua Tambah Dua ProvinsiMendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemekaran daerah di Papua merupakan keputusan strategis jangka pendek pemerintah pusat meski saat ini masih ada moratorium.
Baca lebih lajut »
Usulan Bandara Baru di Raja Ampat, Ini Kata MenhubBupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati mengatakan alternatif bandara di Misool itu diharapkan dapat mendukung potensi wisata di pulau tersebut.
Baca lebih lajut »
Uncen lakukan kajian akademis pemekaran Provinsi Teluk CenderawasihUniversitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura telah melakukan kajian akademis terhadap persiapan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Teluk Cenderawasih ...
Baca lebih lajut »
Permintaan TA Anggota Dewan Ditolak KemendagriDalam PP itu anggota dewan tidak diperkenankan memiliki TA. TA hanya diperuntukkan bagi komisi, fraksi, ketua, dan wakil ketua DPRD.
Baca lebih lajut »