Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kemendagri dan KPU RI) diingatkan untuk bersikap tegas dalam menengahi keterlambatan ...
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini dalam diskusi 'Menuju Pilkada Serentak 2020' di Gedung Komisi Pemilihan Umum , Menteng, Jakarta Pusat, Kamis .
"Kemendagri dan KPU RI harus segera memediasi antara Pemerintah Daerah dan KPU Daerah, agar NPHD-nya bisa segera ditandatangani," kata DirekturKPU: 61 daerah belum penandatanganan NPHD Pilkada 2020 Penandatanganan NPHD ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran pilkada dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota yang menyelenggarakanNamun, hingga 7 Oktober lalu, masih ada sebanyak 61 daerah dari 270 daerah penyelenggara pilkada serentak yang belum menandatangani NPHD. Karena itu, Kemendagri pada Senin, 7 Oktober, memperpanjang batas waktu penandatanganan NPHD selama dua pekan hingga Senin, 14 Oktober.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan Divonis Langgar Etik, KPU Diminta Evaluasi SitungPutusan DKPP soal pelanggaran etik pimpinan KPU dianggap sebagai momentum evaluasi sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) dalam Situng.
Baca lebih lajut »
Bank Dunia: RI Kalah dari Malaysia Soal Penggunaan TI di BisnisBank Dunia menulis meski secara umum tingkat penggunaan teknologi negara di ASEAN tinggi namun, di sektor bisnis angkanya justru kecil.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Divonis Langgar Etik, KPU Diminta Evaluasi SitungPutusan DKPP soal pelanggaran etik pimpinan KPU dianggap sebagai momentum evaluasi sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) dalam Situng.
Baca lebih lajut »
Pascapenusukan Wiranto, Pemerintah Diingatkan soal Pencegahan TerorismeSetara Institute menilai, pemerintah harus memiliki formula pencegahan terorisme yang menyeluruh dan sesuai prinsip hak asasi manusia (HAM).
Baca lebih lajut »
NPHD pilkada di Sumbar terkendala APBD 2020 yang belum dibahasPemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pemilihan kepala daerah karena pihaknya belum membahas Ranperda ...
Baca lebih lajut »
Luhut soal Daya Saing RI Turun: Nggak Bisa Komentar, Ketidakpastian Tinggi'...Bicara di IMF dan Bloomberg Forum, menyatakan ketidakpastian ekonomi luar biasa. Ketidakpastian trade war AS-China dan AS ke Uni Eropa,' ujar Luhut. DayaSaingRI via detikfinance
Baca lebih lajut »