Artikel ini membahas perlunya konsistensi dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun Presiden Prabowo telah mengeluarkan instruksi terkait efisiensi, banyak tindakan pemerintah yang justru kontradiktif, seperti pengangkatan staf khusus dan kegiatan retreat yang terkesan memboroskan anggaran. Artikel ini juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi untuk mencapai efisiensi anggaran yang nyata.
Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah, perlu didukung. Bila perlu kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten.
Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retreat kepala daerah terpilih, jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran.
Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi. Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi.Petugas membantu pemohon untuk melakukan perizinan di Mal Pelayanan Publik, Jakarta Selatan, Kamis .
Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah, perlu didukung. Bila perlu kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retreat kepala daerah terpilih, jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran.
EFISIENSI ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI KORUPSI PEMBOROSAN PRESIDEN PRABOWO
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggaran Diblokir, Pembangunan IKN Nusantara Disebut Tetap BerlanjutPEMERINTAH menyatakan anggaran IKN Nusantara diblokir buntut dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto
Baca lebih lajut »
Paradoks Efisiensi di Kabinet PrabowoArtikel ini membahas mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo, yang di sisi lain dihadapkan dengan dilema karena pembentukan kabinet dengan jumlah menteri yang besar. Kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas, namun bentuk kabinet yang besar menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan dampaknya terhadap efisiensi. Artikel ini juga menyinggung beberapa contoh pemotongan anggaran di berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan PU.
Baca lebih lajut »
Polri Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran, Rapat dan Perjalanan Dinas DitingkatkanKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang di arahi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini meliputi pengurangan anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, dalam keterangannya di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu, menekankan keseriusan Polri dalam melaksanakan efisiensi anggaran ini. Polri terkena dampak efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran tahun 2025.
Baca lebih lajut »
Menteri Kominfo: Efisiensi Anggaran Tak Membebani, Banyak Ruang Kolaborasi dan EfisiensiMenteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 justru menjadi tantangan menarik dan peluang untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kementerian Kominfo mendukung penuh kebijakan tersebut dan berupaya mencari strategi untuk memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, serta meninjau ulang program kerja yang sudah ada.
Baca lebih lajut »
Gubernur DKI Jakarta Dukung Kebijakan Efisiensi AnggaranGubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran di pemerintah daerah. Pramono siap memangkas anggaran untuk makanan ringan rapat di Pemprov Jakarta dan berkolaborasi dengan Pj Gubernur Teguh Setyabudi untuk memetakan pos-pos anggaran yang bisa diefisiensikan.
Baca lebih lajut »
Komisi II maklumi kebijakan efisiensi anggaran Presiden PrabowoKetua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya memaklumi kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebagaimana yang ...
Baca lebih lajut »