Artikel ini membahas mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo, yang di sisi lain dihadapkan dengan dilema karena pembentukan kabinet dengan jumlah menteri yang besar. Kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas, namun bentuk kabinet yang besar menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan dampaknya terhadap efisiensi. Artikel ini juga menyinggung beberapa contoh pemotongan anggaran di berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan PU.
Arsip foto - Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik berfoto bersama usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/tom/aa.Jakarta - Pemerintahan adalah seni mengelola ketidaksempurnaan. Dalam setiap keputusan, ada dilema yang tak terelakkan, ada pula persimpangan yang memaksa seorang pemimpin untuk memilih antara idealisme dan pragmatisme.
Dalam dunia ekonomi, efisiensi sering dipandang sebagai cerminan dari pemerintahan yang sehat. Anggaran yang dirancang dengan cermat mencerminkan ketelitian dan tanggung jawab fiskal, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Struktur kabinet yang besar ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana efisiensi anggaran bisa tercapai jika struktur birokrasi justru diperluas. Pos infrastruktur juga merupakan salah satu yang terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi pengurangan anggaran lebih dari 70 persen, yang berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan.
Hal ini menunjukkan masih perlunya ada upaya penyeimbangan dalam penerapan efisiensi anggaran. Sebagai contoh, Kementerian Pertahanan tetap mendapatkan alokasi anggaran yang besar, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pertahanan nasional. Sementara Selandia Baru, dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebijakan publik berbasis data dan transparansi, menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik.
Fenomena ini menunjukkan perlunya melihat ulang keseimbangan dalam prioritas anggaran. Dari perspektif ekonomi, pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Maka sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan distorsi kebijakan, diperlukan mekanisme mitigasi yang kuat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan Inpres ini di antaranya dengan meningkatkan transparansi.
KEPEMIMPINAN EFISIENSI ANGGARAN KABINET INFRASTRUKTUR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Paradoks Efisiensi: Kabinet Gemuk di Era PenghematanPemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi dilema dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun ada komitmen untuk merampingkan belanja negara, kabinet yang dibentuk justru memiliki jumlah menteri yang besar, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan. Kebijakan efisiensi yang diterapkan meliputi pemangkasan anggaran perjalanan dinas, pengurangan penggunaan alat tulis kantor, dan pembatalan program yang dianggap tidak esensial.
Baca lebih lajut »
Menteri Kominfo: Efisiensi Anggaran Tak Membebani, Banyak Ruang Kolaborasi dan EfisiensiMenteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 justru menjadi tantangan menarik dan peluang untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kementerian Kominfo mendukung penuh kebijakan tersebut dan berupaya mencari strategi untuk memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, serta meninjau ulang program kerja yang sudah ada.
Baca lebih lajut »
Komisi II maklumi kebijakan efisiensi anggaran Presiden PrabowoKetua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya memaklumi kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebagaimana yang ...
Baca lebih lajut »
Jalankan Perintah Prabowo, Pj Gubernur Jakarta Segera Teken Ingub soal Efisiensi AnggaranPj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi akan meneken Instruksi Gubernur (Ingub) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran: APBN Tertekan dan Tantangan Efisiensi AnggaranPemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada tantangan berat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kondisinya tertekan. Kebijakan-kebijakan fiskal dalam 100 hari pertama pemerintahan, seperti pembatalan kenaikan PPN dan stimulus fiskal, menambah beban APBN. Presiden Prabowo pun menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp 306,7 triliun untuk mengatasi kondisi ini.
Baca lebih lajut »
Imbas Inpres Prabowo, ATR/BPN Kena Efisiensi Anggaran hingga Rp 2,3 TKementerian ATR/BPN efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 2,3 triliun. Program ILASP dengan pinjaman World Bank mendukung pengelolaan lahan dan tata ruang.
Baca lebih lajut »