Jika uang pajak tidak dikelola dengan bijak, secara linier kepatuhan pajak juga akan menurun.
/HWI) selama ini mendapatkan privilese berlimpah dari pemerintah berupa akses dan fasilitas berupa konsesi tambang, kehutanan, properti, dan lain-lain. Sayangnya, kenaikan tajam populasi miliarder di Indonesia tak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak negara dari wajib pajak orang pribadi ini.
Pada 2005, saat transisi dari Presiden Megawati Soekarnoputri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tercatat Rp 16,9 triliun. Tahun 2015, saat peralihan Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo , defisit APBN tercatat Rp 257,6 triliun. Tak bisa dimungkiri, sampai saat ini sumber utama pendanaan operasional pemerintahan, yakni 75-80 persen, berasal dari pajak. Untuk menggenjot penerimaan pajak tahun 2024, perlu kerja ekstra karena rezeki nomplok orang superkaya. Hal ini sesuai dengan janji politik pasangan nomor urut 2 di Pilpres 2024 yang akan menaikkan rasio pajak menjadi 23 persen. Rasio pajak tahun 2023 hanya 10,21 persen.
Jumlah miliarder Indonesia, menurut HGR, meningkat dari 3.112 pada 2023 menjadi 3.279 pada 2024. Namun, tingginya pertumbuhan populasi HWI ini tak diikuti dengan kenaikan nilai penerimaan pajak dari sektor WP OP. Negara Eropa utara rata-rata memberlakukan PPh berkisar 56-70 persen terhadap penduduknya. Contoh konkret, Finlandia, penduduknya berpenghasilan 100.000 euro/tahun. Dengan tarif PPh 70 persen, warga hanya membawa pulang 30.000 euro.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cara Ubah NIK Jadi NPWP, Terakhir Akhir Bulan!Wajib pajak diminta segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Baca lebih lajut »
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Hanya Bebaskan Pajak Satu Hunian di Bawah Rp 2 Miliar?Aturan baru Pajak Bumi dan Bangunan mempertimbangkan keadilan kepada wajib pajak dan tepat sasaran.
Baca lebih lajut »
DKI berikan insentif pajak PBB-P2 bagi wajib pajak di bawah Rp2 miliarPemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ...
Baca lebih lajut »
Wajib Pajak di Cianjur Terus Diedukasi Bayar Pajak Secara DigitalBapenda Kabupaten Cianjur pun harusberadaptasi dengan perkembangan teknologi pada pembayaran pajak
Baca lebih lajut »
Universitas Trisakti Luncurkan E-TaXakti, Bisa Jadi Sarana Pembelajaran Pelaporan PajakSoftware ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi para wajib pajak, para calon wajib pajak, siswa SMA/SMK, masyarakat umum, bahkan para wajib pajak di dunia usaha dan industri.
Baca lebih lajut »
Cara Pendaftaran NPWP Online untuk Pribadi, Begini Langkah-LangkahnyaPendaftaran NPWP online adalah solusi modern yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
Baca lebih lajut »