Kala DPR Sentil KPU yang Sewa Jet hingga Bikin Film Pakai APBN

Hukum Berita

Kala DPR Sentil KPU yang Sewa Jet hingga Bikin Film Pakai APBN
KpuPemiluFilm
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 78 sec. here
  • 13 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 70%
  • Publisher: 70%

DPR mempertanyakan bagaimana KPU bisa menyewa pesawat jet untuk supervisi ke Bali dengan menggunakan dana APBN.

Ilustrasi. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idham Kholik dan Yulianto Sudrajat berbincang saat Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan pernyataan penutup Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024 di Ruang Sidang KPU , Jakarta, Rabu .

oleh KPU bukan hanya sekali, dan ia mempertanyakan bagaimana hal ini dapat dimasukkan dalam anggaran APBN. Reska menyebut kegiatan pertemuan KPU dengan PPLN seperti reuni dengan mantan pacar yang sudah tidak relevan lagi dengan tugas KPU saat ini. Menurut dia, jika evaluasi kinerja PPLN masih diperlukan, rapat bisa dilakukan secara daring, yang lebih efektif dan hemat biaya.

Ketua KPU Mochammad Afifudin, Selasa malam, menjelaskan, pembuatan film layar lebar dilakukan untuk sosialisasi Pemilu 2024. Adapun pertemuan dengan PPLN sudah masuk dalam agenda rutin. ”Saya menangkap koreksi DPR kepada KPU lewat pengawasan ini sebagai kritik bahwa KPU ini kurang memperhatikan prinsip profesionalitas, yaitu harus bekerja dengan efisien, efektif, dan tidak boros," ujar Djohermansyah.Salah satu contoh yang disorot adalah penggunaan pesawat jet oleh KPU. ”Sewa jet itu bisa diganti dengan pesawat komersil, apalagi jika tugas tersebut tidak mendesak. Gaya ini jauh dari profesionalitas dan terkesan mabuk jabatan,” lanjutnya.

Menurut dia, kritik pedas dari Komisi II DPR ini harus dijadikan bahan refleksi agar perbaikan bisa segera dilakukan, terutama untuk menghadapi Pilkada serentak. ”Harus ada audit keuangan segera setelah pemilu selesai. Jika ada temuan penyimpangan, perlu diumumkan dan diberi sanksi. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas," kata dia.Menurutnya, kritik pedas dari Komisi II DPR ini harus dijadikan bahan refleksi agar perbaikan bisa segera dilakukan, terutama untuk menghadapi pilkada serentak.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Kpu Pemilu Film Politik Apbn Apartemen Feature Aktual Pilkada 2024 Pesawat Jet

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Presiden Dukung KPU Gelar Pilkada, KPU: Soal Kotak Kosong Dikonsultasikan ke DPRPresiden Dukung KPU Gelar Pilkada, KPU: Soal Kotak Kosong Dikonsultasikan ke DPRApabila nantinya kotak kosong menang di Pilkada 2024, KPU menyatakan akan melakukan konsultasi ke DPR.
Baca lebih lajut »

Pilkada 2024 Pakai Putusan MK, DPR: Selanjutnya, KPU Konsultasi dengan Komisi II DPRPilkada 2024 Pakai Putusan MK, DPR: Selanjutnya, KPU Konsultasi dengan Komisi II DPRKPU perlu konsultasi dengan Komisi II DPR bahas PKPU pascaputusan MK pada Senin mendatang.
Baca lebih lajut »

KPU Bersiap Ubah Aturan Pilkada Imbas Putusan MKKPU Bersiap Ubah Aturan Pilkada Imbas Putusan MKKetua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan KPU siapkan langkah mengubah aturan pasca-putusan MK, seperti konsultasi DPR.
Baca lebih lajut »

Tidak Lanjuti Putusan MK, KPU Diminta Segera Keluarkan PKPUTidak Lanjuti Putusan MK, KPU Diminta Segera Keluarkan PKPUJimly Asshidiqie KPU menyarankan agar KPU segera mengeluarkan peraturan KPU tindaklanjuti putusan MK Menurutnya KPU bisa bersurat pada DPR dan pemerintah untuk konsultasi
Baca lebih lajut »

Potret Kala Mahasiswa Datangi KPU, Rantis Brimob Ikut SiagaPotret Kala Mahasiswa Datangi KPU, Rantis Brimob Ikut SiagaMassa aksi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mendatangi kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (23/8/2024).
Baca lebih lajut »

APBN 2025 Dibahas, DPR Tekankan Transparansi dan Prioritas untuk Kesejahteraan RakyatAPBN 2025 Dibahas, DPR Tekankan Transparansi dan Prioritas untuk Kesejahteraan RakyatPresiden Joko Widodo Jokowi telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 03:07:53