Ada 1.056 perusahaan dan terus bertambah di DKI yang tetap beroperasi selama PSBB.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menegaskan penerbitan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri harus tepat sasaran mengingat kasus Covid-19 terus bertambah.
Pihaknya sudah rapat koordinasi dan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi DKI sangat setuju dengan IOMKI. Tetapi, sambung dia, izin diberikan kepada perusahaan yang betul-betul tepat untuk mendapatkan."Istilahnya tepat sasaran. Jangan perusahaan yang tidak berhak mendapatkan malah dapat IOMKI. Sehingga maksud IOMKI agar perekonomian tetap jalan dan PSBB tetap jalan, tercapai," kata mantan kepala Dinas Perhubungan DKI itu.
Yang lebih gawat, ada beberapa perusahaan yang pada PSBB I di Jakarta terdeteksi tidak termasuk ke dalam 11 bidang yang dikecualikan, menurut dia, pada PSBB ke-2 perusahaan tersebut buka karena IOMKI-nya terbit. Atas hal tersebut, pihaknya tidak bisa melakukan penindakan."Ketika PSBB I dia taat, mungkin dia dikasih tahu teman-temannya urus IOMKI, keluar IOMKI dia buka. Bukan salah dia, masa kita cabut izinnya," katanya.
Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi PSBB di Jakarta yang digelar Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin . Hingga 30 April 2020, ada sekitar 1.050 perusahaan yang diizinkan Kemenperin atau mendapat IOMKI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jumlah Penumpang Transportasi Umum di DKI Jakarta Terus MenurunPengguna transportasi umum di DKI Jakarta terus menurun dibandingkan sebelum berlakunya PSBB periode pertama (10-14 April 2020).
Baca lebih lajut »
Pasien Sembuh dari Covid-19, DKI Tetap Tertinggi Disusul Sulsel'Sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di DKI Jakarta 632 orang, kemudian di Sulawesi Selatan 199 orang,' kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Segera Bebaskan Biaya Sewa RusunAspirasi penghuni rusunawa yang memohon pembebasan biaya sewa sudah dilaporkan secara tertulis ke Gubernur Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »
DKI Ancam Cabut Izin Usaha 200 Perusahaan yang Langgar PSBBSelain izinnya terancam dicabut, mereka juga dapat dikenakan denda paling tinggi Rp 100 juta dan hukuman penjara selama-lamanya setahun.\n\n
Baca lebih lajut »
DKI Gelar Upacara Hari Pendidikan Nasional Secara DigitalPemerintah DKI Jakarta menggelar upacara digital dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap 2 Mei.
Baca lebih lajut »
Pastikan Distribusi Bansos Presiden di DKI Berjalan LancarBila ternyata sasaran bantuan sembako Kemensos sama dengan data Pemprov DKI, kata Mensos, distribusi bantuan tetap dilanjutkan.
Baca lebih lajut »