Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemprov Kalsel mengeluhkan kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mereka terima.
Tunjangan yang mereka terima hanya Rp225 ribu per bulan. Kalah jauh dibandingkan Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Rp2,3 juta.
Besaran TPP itu tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/055/KUM/2023 tentang penetapan TPP ASN dan CPNS.“PPPK kan juga ASN, punya hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Tetapi melihat ketimpangan TPP ini, kami merasa tidak mendapat keadilan,” katanya. Maka ia berharap pemprov bisa meninjau kembali besaran TPP itu. “Jangan kalah jauh dengan PNS,” harapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembatalan 3.043 Guru PPPK di Indonesia, PGRI Tagih Penempatan 586 PPPK di JatengPGRI Jateng mendesak pemerintah pusat untuk segera memberi kepastian penempatan kepada 586 PPPK Jateng yang dianulir.
Baca lebih lajut »
Pemprov Ini Bakal Ajukan Formasi PPPK Guru 2023 Lebih Banyak, Memang Rumit sihSudah banyak guru hononer yang berubah menjadi ASN PPPK Guru. Siap-siap mengajukan formasi PPPK Guru 2023 yang banyak.
Baca lebih lajut »
Guru Swasta Menuntut KesetaraanDiskriminasi antara guru sekolah negeri dan swasta masih dirasakan para guru swasta, termasuk dalam seleksi guru PPPK. Para guru swasta menuntut keseteraan. Dikbud AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Banyak Guru PPPK Salah Penempatan, DPRD Segera Panggil DindikporaProblem salah penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru di Magetan disorot legislatif setempat. Termasuk, perihal skema penataan ulang sebagai solusi masalah tersebut.
Baca lebih lajut »
56 Guru PPPK di Magetan Ditempatkan di Sekolah yang Sudah TutupSelain penempatan guru PPPK di sekolah yang telah tutup, sejumlah guru juga ditempatkan di sekolah yang tak membutuhkan tambahan guru.
Baca lebih lajut »
Besok, Massa P1 Tanpa Formasi PPPK Guru 2022 Demo Lagi, Tolak di-PHPGuru honorer yang masuk P1 tanpa forrmasi PPPK guru 2022 akan menggelar aksi demo lagi, mereka menolak di-PHP.
Baca lebih lajut »