Problem salah penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru di Magetan disorot legislatif setempat. Termasuk, perihal skema penataan ulang sebagai solusi masalah tersebut.
”Nanti, kami undang dinas-dinas terkait untuk membahas hal itu,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Magetan Jamaludin Malik kemarin .
Salah penempatan dialami sekitar 50 PPPK guru yang dinyatakan lolos seleksi beberapa waktu lalu. Akibatnya, ada sekolah mendapat alokasi tenaga pendidik melebihi formasi. Bahkan, beberapa di antaranya ditempatkan di sekolah yang sudah tutup dampak regrouping. ”Kami undang secepatnya. Sebab, tidak mungkin sekolah yang kosong ada gurunya,” ungkap Jamaludin.
Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sudah ambil langkah menyikapi masalah salah penempatan PPPK guru. Rencananya, bakal dilakukan penataan ulang. Namun, solusi tersebut tidak serta merta bisa segera direalisasikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PGRI dan Pimpinan Daerah Dukung Upaya Kemendikbudristek Memperjuangkan Guru ASN PPPKPGRI dan sejumlah pimpinan daerah mendukung upaya Kemendikbudristek menuntaskan tantangan dalam memperjuangkan guru ASN PPPK
Baca lebih lajut »
PGRI dan Pemda dukung Kemendikbudristek Perjuangkan Guru PPPK |Republika OnlineSudah ada lebih dari 550 ribu guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK
Baca lebih lajut »
Pimpinan Daerah Dukung Kemendikbudristek Perjuangkan Guru ASN PPPKSampai sekarang ini sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang diangkat menjadi guru ASN PPPK. Ini merupakan pencapaian pertama kalinya dalam sejarah.
Baca lebih lajut »
Kemendikbudristek Perjuangkan Guru ASN PPPK, Para Pemimpin Daerah Beri Dukungan Penuh!Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, misalnya, menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan.
Baca lebih lajut »
Di Seleksi Berikutnya, 155 Pelamar Bisa Lulus PPPK Guru tanpa TesKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan baru. Solusi bagi pelamar guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) prioritas 1 (P1), yang tidak dibatalkan penempatannya.
Baca lebih lajut »
Disdik Banjarmasin Dicecar Gaji Guru Honorer dan PPPKProblem pengajian guru honorer dan PPPK masih menjadi PR bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin. Alhasil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), SKPD yang menangani pendidikan di Bumi Kayuh Baimbai ini dicecar oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, Jumat (17/3) siang.
Baca lebih lajut »