Diskriminasi antara guru sekolah negeri dan swasta masih dirasakan para guru swasta, termasuk dalam seleksi guru PPPK. Para guru swasta menuntut keseteraan. Dikbud AdadiKompas
Ratusan guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta Surabaya dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Surabaya membawa berbagai poster saat berunjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa .
”Tetapi, kenyataannya, saat dibuka seleksi ASN PPPK, ketidakadilan masih dirasakan kalangan guru swasta,” kata Fatah.Menurut Fatah, ketidakadilan terlihat dari tahapan proses seleksi guru PPPK untuk para guru swasta yang hanya diberikan kesempatan di tahap kedua. Sebab, tahap pertama hanya untuk guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Hingga saat ini, jumlah guru swasta yang diterima sebagai PPPK tidak lebih dari 20 persen.
Lebih lanjut Suparman mengatakan, penempatan guru-guru swasta yang lulus seleksi PPPK di sekolah swasta sebenarnya justru dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan problem distribusi guru di sekolah negeri. Guru swasta yang lulus PPPK tidak akan mengurangi kesempatan guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri menjadi PPPK.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nunuk Suryani mengatakan, rekrutmen guru PPPK memang masih mengutamakan guru honor di sekolah negeri. Ada ketentuan bahwa guru PPPK harus mengajar di sekolah milik pemerintah.Menurut Nunuk, untuk rekrutmen tahap empat tahun 2023 ini, guru swasta sudah bisa ikut seleksi sebagai pelamar umum .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendikbudristek Perjuangkan Guru ASN PPPK, Para Pemimpin Daerah Beri Dukungan Penuh!Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, misalnya, menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan.
Baca lebih lajut »
PGRI dan Pimpinan Daerah Dukung Upaya Kemendikbudristek Memperjuangkan Guru ASN PPPKPGRI dan sejumlah pimpinan daerah mendukung upaya Kemendikbudristek menuntaskan tantangan dalam memperjuangkan guru ASN PPPK
Baca lebih lajut »
PGRI dan Pemda dukung Kemendikbudristek Perjuangkan Guru PPPK |Republika OnlineSudah ada lebih dari 550 ribu guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK
Baca lebih lajut »
Pimpinan Daerah Dukung Kemendikbudristek Perjuangkan Guru ASN PPPKSampai sekarang ini sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang diangkat menjadi guru ASN PPPK. Ini merupakan pencapaian pertama kalinya dalam sejarah.
Baca lebih lajut »
Di Seleksi Berikutnya, 155 Pelamar Bisa Lulus PPPK Guru tanpa TesKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan baru. Solusi bagi pelamar guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) prioritas 1 (P1), yang tidak dibatalkan penempatannya.
Baca lebih lajut »
Disdik Banjarmasin Dicecar Gaji Guru Honorer dan PPPKProblem pengajian guru honorer dan PPPK masih menjadi PR bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin. Alhasil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), SKPD yang menangani pendidikan di Bumi Kayuh Baimbai ini dicecar oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, Jumat (17/3) siang.
Baca lebih lajut »