KPK) mengonfirmasi sedang mengusut dugaan korupsi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah.
Banjarnegara Terima Bantuan Pemprov Jateng Rp 59,3 Miliar
"KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Senin . Bahkan, KPK telah menetapkan tersangka kasus tersebut. Namun, Ali belum dapat membeberkan kronologis perkara, pihak-pihak yang sudah dijadikan tersangka, dan kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut."KPK belum dapat mengumumkannya dan akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka," katanya.KPK meminta masyarakat bersabar dengan proses hukum atas kasus tersebut. Dikatakan Ali, tim penyidik saat ini sedang menjalankan tugasnya.
Ditekankan Ali, setiap perkembangan informasi terkait penanganan perkara ini akan disampaikan lebih lanjut."Dan perlunya dukungan partisipasi masyarakat untuk aktif turut mengawasi setiap prosesnya," katanya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sepekan, kasus Akidi Tio hingga KPK usut pihak lain kasus JuliariBerita hukum yang terjadi selama sepekan (2-7 Agustus) namun masih menarik untuk disimak, mulai dari Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri meminta ...
Baca lebih lajut »
KPK Usut Kasus Korupsi di Jateng, Ali Memberi Sinyal Bakal Ada PenangkapanKPK mengumukan saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi di wilayah Jateng, sudah ada tersangka, siapa bakal ditangkap? KPK
Baca lebih lajut »
Abaikan Rekomendasi Ombudsman, BW Anggap Pimpinan KPK Membangkang pada Hukum - Tribunnews.comBW mengatakan, sikap pimpinan KPK itu di luar etik dan keadaban seorang pimpinan lembaga penegak hukum.
Baca lebih lajut »
Presiden Diminta Jangan Diam soal Sikap KPK pada OmbudsmanPresiden Jokowi diminta tak diam saja menyikapi KPK yang menolak melakukan tindakan korektif sebagaimana hasil pemeriksaan Ombudsman RI.
Baca lebih lajut »
KPK: Keberatan ke Ombudsman Bukan Pembangkangan tapi Taat Hukum!KPK menegaskan surat keberatan yang dilayangkan ke Ombudsman RI terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum.
Baca lebih lajut »
Pegawai KPK Tegaskan Laporan ke Ombdusman Terkait Pelayanan PublikKomisi Pemberantasan Korupsi tidak bersedia menjalankan saran Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan. Alasannya, tes yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan urusan internal KPK. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo
Baca lebih lajut »