Lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2020, Presiden Jokowi menetapkan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke dari bulan September ke Desember 2020.
Masih dalam Perppu. Jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan bulan Desember, maka pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam COVID-19 berakhir."Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A," tulis pasal 201A ayat Perppu.
Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan atas persetujuan bersama antaraKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU. Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini diteken Jokowi hari Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Minta Jokowi Cepat Keluarkan Perppu Penundaan PilkadaKOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Jokowi Segera Terbitkan Perppu Penundaan PilkadaKomnas HAM merekomendasikan agar pemerintah menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hal utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penundaan pilkada.
Baca lebih lajut »
Azis: Pembahasan Perppu 1/2020 di Banggar Sesuai Tatib |Republika OnlineBanggar DPR RI akan mengambil keputusan soal apakah perppu akan disahkan.
Baca lebih lajut »
Tok, Banggar Setuju Perppu 1/2020 Jadi Undang-UndangKetua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.
Baca lebih lajut »
Ketum PAN: Penolak Perppu 1/2020 EgoisMenurut Zulkifli, Perppu adalah jawaban sehingga kekurangan liquiditas di pemerintah menjadi terselesaikan.
Baca lebih lajut »
Ecky Awal Beberkan Alasan Fraksi PKS DPR Menolak Perppu Nomor 1/2020Salah satu alasan Fraksi PKS DPR menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 karena membuka peluang terjadinya kebijakan penyelamatan sektor keuangan dengan keuangan negara yang bersifat tidak adil. DPRRI
Baca lebih lajut »