Salah satu alasan Fraksi PKS DPR menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 karena membuka peluang terjadinya kebijakan penyelamatan sektor keuangan dengan keuangan negara yang bersifat tidak adil. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menyampaikan sikap tegas fraksinya terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. “Fraksi PKS menolak RUU Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2020 karena akan berdampak buruk pada sistem keuangan,” tegas Ecky Awal saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Senin .
“Perppu ini telah membuka banyak ruang terbuka yang berbahaya bagi sistem keuangan kita. Kekuasaan tak terbatas KKSK, kekebalan hukum, dibukanya peluang kebijakan bail-out dan blanket guarantee adalah contoh-contohnya. Ini sangat berbahaya,” paparnya. Ecky menyampaikan Perppu No. 1 Tahun 2020 telah membuka peluang terjadinya kebijakan bail-out atau penyelamatan sektor keuangan dengan keuangan negara yang bersifat tidak adil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fraksi PKS: Perppu 1/2020 Berpotensi Melanggar Konstitusi |Republika OnlineBanggar DPR menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Keuangan di tengah pandemi.
Baca lebih lajut »
PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus BerlanjutWakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Baca lebih lajut »
Mahfud Md Ungkap Rencana Relaksasi PSBB, PKS: Mitigasi Harus Tepat'Pemerintah perlu berhati-hati, pelonggaran PSBB harus diikuti dengan mitigasi yang tepat. Jika tidak, khawatir kita membiarkan banyak nyawa terkorban lagi,'.
Baca lebih lajut »
Rencana Kedatangan 500 TKA China, PKS Nilai Pemerintah Tak PekaMardani Ali Sera mengatakan, pemerintah semestinya mendengar suara penolakan masyarakat.
Baca lebih lajut »
PKS: Seharusnya Wacana Relaksasi Tidak Perlu Disampaikan ke PublikSaat ini Indonesia dalam keadaan darurat sehingga pemerintah tidak mudah menggulirkan wacana relaksasi PSBB. relaksasiPSBB
Baca lebih lajut »
Beda dengan PSI, PKS Pilih Hormati Perjanjian Commitment Fee Formula EFraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju Gubernur Anies Baswedan meminta kembali commitment fee Formula E senilai Rp 560 miliar FormulaE
Baca lebih lajut »