Jokowi Dinilai Sibuk Pencitraan Lewat TPP HAM, YLBHI dan 18 LBH Singgung Kasus Munir dan Tragedi Abepura - Pikiran-Rakyat.com

Jokowi Dinilai Sibuk Pencitraan Lewat TPP HAM, YLBHI dan 18 LBH Singgung Kasus Munir dan Tragedi Abepura

PIKIRAN RAKYAT – YLBHI dan para LBH se-Indonesia mengklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo sibuk pencitraan lewat pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM .

Adapun ke-19 lembaga tersebut menghimpun YLBHI, LBH Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan Barat, Samarinda, Palangkaraya, Makassar, Manado, dan Papua. Baca Juga: Antisipasi Risiko Lato-Lato, Orangtua Perlu Lebih Intensif Membimbing dan Mengawasi Anaknya

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

pikiran_rakyat /  🏆 11. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Komnas HAM sebut Jokowi BeginiKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan sikapnya dalam merespons pengakuan Presiden Jokowi terkait 12 palanggaran HAM masa lalu di Indonesia
Baca lebih lajut »

Komnas HAM Sambut Baik Niat Jokowi Akui dan Tuntaskan 12 Pelanggaran HAM BeratKomnas HAM juha meminta Menkopolhukam, Mahfud MD untuk memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung terkait tugas dan kewenangan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan.
Baca lebih lajut »

9 Poin Sikap Komnas HAM Usai Jokowi Akui 12 Peristiwa Pelanggaran HAM BeratHAM menilai adanya pengakuan pelanggaran HAM berat dari Jokowi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memulihkan hingga merehabilitasi hak korban.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM Minta Hak Korban Pelanggaran HAM DipenuhiKomnas HAM Minta Hak Korban Pelanggaran HAM Dipenuhi. Komnas, ujarnya, memandang bahwa hak korban atas pemulihan juga berlaku bagi korban peristiwa pelanggaran HAM Berat yang telah disidangkan melalui Pengadilan HAM.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM sambut baik sikap Presiden akui 12 pelanggaran HAM beratKomisi Nasional Hak Asasi Manusia menyambut baik sikap Presiden RI Joko Widodo dan pemerintah yang mengakui terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat pada ...
Baca lebih lajut »

Presiden Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM Sambut Baik - JawaPos.comKomnas HAM mendukung adanya jaminan ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM berat dengan membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif.
Baca lebih lajut »