Ifdhal menyinggung pertemuan Jokowi dengan para akademisi, cendekiawan, dan budayawan di Istana beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi menyerap masukan mereka agar Perppu KPK diterbitkan.
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim menyatakan Presiden Joko Widodo belum sampai pada keputusan perlu atau tidaknya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu KPK. Menurut dia, Jokowi menampung semua masukan baik dari masyarakat sipil, cendekiawan, dan partai politik. Presiden mempertimbangkan semua pendapat agar bisa mengambil langkah yang tepat.
"Presiden sedang meninjau argumen yang ada. Apakah akan memutuskan akan keluarkan perppu atau tidak, sampai saat ini belum ada konklusi," kata Ifdhal dalam diskusi Perppu KPK di antara Tekanan Publik dan Jepitan Partai Politik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu . Ifdhal menyinggung pertemuan Jokowi dengan para akademisi, cendekiawan, dan budayawan di Istana beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi menyerap masukan mereka mengenai dorongan agar Perppu KPK diterbitkan.
Di sisi lain, imbuhnya, Jokowi juga menyerap masukan dari partai politik yang memberi saran agar Perppu tidak dikeluarkan lantaran revisi UU KPK telah menjadi kesepakatan bersama yang baru saja disahkan parlemen.Mantan Ketua Komnas HAM itu mengatakan sejatinya perppu merupakan kewenangan penuh dari presiden. Namun, kebijakan itu tidak bisa semata-semata dikeluarkan karena harus ada syarat kegentingan yang memaksa yakni terjadi kekosongan hukum atau hukum yang ada tidak memadai dan harus diganti.
"Tentu presiden akan memberikan pendapat dari seluruh masukan yang ada, apakah kewenganan mengeluarkan perppu digunakan atau tidak," tandasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Bukan Simalakama, 4 Perppu Ini ContohnyaDirektur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
Baca lebih lajut »
Nasib Perppu KPK Belum JelasNasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK hingga kini masih belum jelas. Pemerintah masih bungkam...
Baca lebih lajut »
Puan Maharani nyatakan Perppu KPK belum ada kelanjutannyaKetua DPR RI Puan Maharani enggan menanggapi rencana Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Jokowi Diminta Abaikan Penolakan Elite ParpolTokoh-tokoh partai yang kini menolak akan kembali mendukung jika Jokowi menerbitkan perppu.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tersandera Partai Politik soal Perppu KPKPengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat Jokowi tersandera oleh partai politik sehingga belum dapat menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »