Jepang bersiap untuk membuat undang-undang baru yang mengatur kecerdasan buatan (AI) guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi teknologi tersebut. Perencanaan ini muncul setelah lonjakan popularitas DeepSeek dan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu terkait AI, seperti disinformasi dan pelanggaran hak cipta.
Jepang berencana untuk membuat undang-undang baru yang bertujuan meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana ini muncul menyusul peningkatan popularitas DeepSeek, sebuah model AI generatif yang mendapat perhatian besar sejak dirilis awal Januari 2025. Perdana Menteri Jepang , Shigeru Ishiba, menekankan pentingnya AI dalam mengatasi tantangan rendahnya produktivitas di Jepang .
Dalam sambutannya kepada anggota parlemen pada 31 Januari 2025, ia menyatakan, 'Kita perlu menyusun rencana dasar tentang bagaimana dapat mendorong penelitian dan pengembangan serta penggunaan AI dengan cara yang aman dan terjamin.' Ishiba melihat tantangan mendesak untuk memaksimalkan kemudahan AI dan mengurangi risikonya, serta mencari dukungan dari partai oposisi di parlemen agar undang-undang terkait AI dapat disahkan. Koalisi partainya, Demokrat Liberal-Komeito, saat ini belum memiliki dukungan minimal 233 anggota parlemen yang diperlukan untuk meloloskan undang-undang. Usulan untuk undang-undang AI pertama kali muncul pada 15 Februari 2024, ketika partai yang berkuasa di Jepang mengusulkan agar pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang mengatur teknologi AI generatif pada tahun 2024. Tim proyek kecerdasan buatan Partai Demokrat Liberal dibentuk untuk menyusun aturan awal, termasuk regulasi bagi pengembang model dasar seperti yang didukung oleh Microsoft (MSFT.O), yaitu OpenAI. Tujuannya adalah untuk mengatasi isu-isu terkait AI, seperti disinformasi dan pelanggaran hak, dengan regulasi yang ketat. Pemerintah Jepang juga membentuk dewan ahli AI untuk membahas masalah ini secara komprehensif. Upaya untuk memasukkan peraturan AI baru dalam pedoman kebijakan manajemen ekonomi dan fiskal yang direncanakan sekitar Juni 2024 juga dipertimbangkan. Laporan dari komite Agency for Cultural Affairs atau Badan Urusan Kebudayaan Jepang mengidentifikasi beberapa kasus potensi pelanggaran hak cipta oleh kecerdasan buatan generatif. Laporan tersebut, yang dipublikasikan pada 19 Maret 2024, menjabarkan interpretasi hukum hak cipta yang disajikan oleh subkomite Badan tersebut dan mengidentifikasi kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Langkah-langkah regulasi ini menunjukkan komitmen Jepang untuk mengembangkan dan menggunakan AI secara bertanggung jawab, sambil memastikan perlindungan hak dan keamanan masyarakat.
Kecerdasan Buatan AI Jepang Undang-Undang Risiko Deepseek Hak Cipta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Amerika AS Esahkan Undang-undang Sanksi untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC)Kongres AS secara bulat mengesahkan undang-undang yang akan memberikan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai bentuk protes atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya. RUU ini menggarisbawahi dukungan kuat Partai Republik terhadap pemerintah Israel dan memicu kontroversi.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR RI Setujui RUU BUMN untuk Disahkan menjadi Undang-UndangKomisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna.
Baca lebih lajut »
Pengadilan Tinggi Israel Tolak Klausul Amandemen Undang-Undang KepolisianPengadilan Tinggi Israel menolak klausul dalam amandemen Undang-Undang Kepolisian yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir untuk melakukan investigasi kepolisian, dengan mengatakan bahwa klausul tersebut tidak sesuai dengan konstitusi.
Baca lebih lajut »
Pasokan Senjata AS, Undang-Undang Leahy, dan Perlakuan Khusus bagi IsraelMeski dikecam luas, Amerika Serikat terus berencana memasok senjata ke Israel. Penerapan Undang-Undang Leahy, yang mengatur hal itu, dikecualikan khusus bagi Israel.
Baca lebih lajut »
Kuota Haji Furoda Dituntut Ditata Lewat Revisi Undang-UndangMeningkatnya minat jemaah untuk melakukan ibadah haji furoda memicu mahalnya biaya dan ketidakjelasan batasan kuota. Komisi VIII DPR menegaskan akan mendorong aturan kuota haji furoda melalui revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Saat ini, kuota haji furoda diatur oleh pihak swasta, bukan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Mengenal Istilah Haji Furoda, Jenis Haji yang Ingin DPR Atur Batas Biaya dalam Revisi Undang-UndangRencana Komisi VIII DPR untuk mengatur batas harga tertinggi dari program haji furoda melalui revisi undang-undang haji. Apa itu haji furoda?
Baca lebih lajut »