Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna.
Rapat kerja Komisi VI DPR RI membahas RUU BUMN di gedung DPR RI , Jakarta, 1 Februari 2025. Tempo/M Taufan RengganisWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersiap mengikuti rapat kerja Komisi VI DPR RI membahas RUU BUMN di gedung DPR RI , Jakarta, 1 Februari 2025. Tempo/M Taufan RengganisKi-Ka.
Tempo/M Taufan RengganisMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima pandangan mini fraksi Golkar dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI membahas RUU BUMN di gedung DPR RI, Jakarta, 1 Februari 2025. Tempo/M Taufan RengganisKetua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menerima pandangan mini fraksi Gerindra dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI membahas RUU BUMN di gedung DPR RI, Jakarta, 1 Februari 2025. Tempo/M Taufan RengganisAsas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan.
RUU BUMN DPR RI Komisi VI UU BUMN Undang-Undang
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Parlemen Irak Setujui Undang-undang yang Izinkan Perempuan di Bawah 15 Tahun MenikahOposisi Irak waswas dengan keputusan ini karena sama dengan melegalkan anak menikah dan mencabut hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan.
Baca lebih lajut »
Mengenal Istilah Haji Furoda, Jenis Haji yang Ingin DPR Atur Batas Biaya dalam Revisi Undang-UndangRencana Komisi VIII DPR untuk mengatur batas harga tertinggi dari program haji furoda melalui revisi undang-undang haji. Apa itu haji furoda?
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR RI Setujui Anggaran MBG Rp 1,5 TriliunBadan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI untuk penggunaan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Setujui Anggaran BGN Rp 71 TriliunKomisi IX DPR telah menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk tahun anggaran 2025. Penyesuaian anggaran dilakukan terkait pengurangan dukungan manajemen dan penyalurannya ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Setujui Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Serentak 6 Februari 2025Komisi II DPR RI menyetujui pelantikan seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini mencakup gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR setujui RUU Minerba jadi usul inisiatif DPRBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi ...
Baca lebih lajut »