Meski dikecam luas, Amerika Serikat terus berencana memasok senjata ke Israel. Penerapan Undang-Undang Leahy, yang mengatur hal itu, dikecualikan khusus bagi Israel.
Dengan masa jabatan tinggal beberapa hari lagi, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengajukan rencana penjualan senjata senilai 8 miliar dollar AS atau setara hampir Rp 130 triliun ke Israel. Keputusan ini tetap diambil Washington meski santer kecaman luas bahwa senjata-senjata yang selama ini dipasok ke Israel itu digunakan untuk menggempur Jalur Gaza hingga menimbulkan bencana kemanusiaan, termasuk tudingan genosida..
Departemen Luar Negeri AS belum memberikan jawaban saat diminta komentar mengenai rencana terbaru penjualan senjata ke Israel itu. Menurut salah sumber yang mengetahui paket terbaru penjualan senjata tersebut, Biden telah menegaskan bahwa Israel mempunyai hak mempertahankan diri ”sesuai dengan hukum internasional dan hukum humaniter internasional”.Kecaman terhadap Washington terkait kebijakan perang Gaza bertiup kencang di dalam dan di luar AS.
Perang Gaza diawali serangan kelompok Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 warga di Israel tewas dalam serangan itu, sementara sekitar 250 warga lainnya disandera di Gaza. Pada Agustus 2024, AS menyetujui penjualan jet-jet tempur dan perlengkapan militer lainnya senilai 20 miliar dollar AS .Jet tempur F35 AS tampil pada hari pembukaan Dubai Air Show, Uni Emirat Arab, 13 November 2023.
Sumber pejabat AS itu mengatakan, Departemen Luar Negeri AS ”secara informal telah memberi tahu Kongres tentang proposal penjualan amunisi guna mendukung keamanan jangka panjang Israel dengan memasok stok amunisi-amunisi penting dan kemampuan pertahanan udara”.Menurut sumber pejabat AS yang dikutip kantor berita Reuters, rencana penjualan terbaru senjata AS ke Israel itu masih butuh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Di dalam negeri, beberapa senator Partai Demokrat, termasuk Senator Bernie Sanders, berupaya menghadang penjualan senjata ke Israel, tetapi gagal. Pada pilpres, November 2024, banyak warga Arab dan Muslim Amerika—bersama sebagian kalangan progresif—menyatakan tak mau memilih capres Partai Demokrat, Kamala Harris, yang didukung Biden kecuali Biden menghentikan bantuan senjata ke Israel.
Bantuan Militer AS Perang Gaza Hamas-Israel Leahy Law
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gugatan Hukum Menuduh AS Langgar Undang-Undang Leahy dengan Mendanai Unit Militer IsraelWarga Palestina dan Amerika Palestina mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS, menuduhnya melanggar Undang-Undang Leahy dengan mendanai unit militer Israel yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat. Gugatan ini meminta pengadilan untuk mengintervensi dan memaksa AS menghentikan dukungan finansial terhadap unit militer yang terlibat dalam penyiksaan, penahanan tanpa dakwaan, dan tindakan yang dianggap genosida.
Baca lebih lajut »
Pengadilan Tinggi Israel Tolak Klausul Amandemen Undang-Undang KepolisianPengadilan Tinggi Israel menolak klausul dalam amandemen Undang-Undang Kepolisian yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir untuk melakukan investigasi kepolisian, dengan mengatakan bahwa klausul tersebut tidak sesuai dengan konstitusi.
Baca lebih lajut »
Pasokan Gas Eropa Tetap Stabil, Moldova Kehilangan PasokanPasokan gas Eropa terjaga stabil meskipun Rusia menghentikan transit gas melalui Ukraina. Uni Eropa mengklaim bahwa negara-negara anggota memiliki cadangan dan jalur alternatif untuk memenuhi kebutuhan gas mereka.
Baca lebih lajut »
Prabowo: Kenaikan PPN 12% Ini Amanah Undang-undangPresiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan tetap berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi Putuskan 158 Perkara Pengujian Undang-Undang di Tahun 2024Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sebanyak 158 perkara pengujian undang-undang sepanjang tahun 2024, menjadi jumlah terbanyak sepanjang sejarah MK berdiri.
Baca lebih lajut »
Jumlah Putusan Pengujian Undang-undang di MK 2024 Catat Rekor TertinggiKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan bahwa jumlah putusan pengujian undang-undang di tahun 2024 merupakan yang terbanyak dalam setahun. MK menangani 240 perkara dengan 158 putusan, dan 88 undang-undang diuji sepanjang 2024. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (pilkada) paling sering diuji sebanyak 35 kali.
Baca lebih lajut »