Pemaksaan penerbitan Perppu KPK karena desakan bisa jadi preseden buruk ke depan. PerppuKPK
- Pengamat politik Sulthan Muhammad Yus mengharapkan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK hanya karena desakan sejumlah pihak.BACA JUGA :Sulthan mengatakan, adanya usulan dan desakan agar presiden mengeluarkan Perppu terhadap revisi UU KPK sangat salah kaprah.
"Oleh karena itu, saya tidak melihat keharusan sama sekali bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu. Konstitusi kita telah mengatatur tentang mekanisme jika sebuah regulasi dianggap bermasalah. Ada legislatif review, ada eksekutif review juga ada judicial review," kata dia. "Beginilah idealnya cara kita dalam bernegara. Negara tidak boleh terjebak pada penggiringan opini bahwa UU KPK adalah bentuk pelemahan, dicoba dahulu KPK berjalan dengan UU baru, lalu disimpulkan. Tolong jangan suuzan berlebihan," jelas dia.
"Nah, ini di soal revisi UU KPK kok standar ganda. Pakai logika yang sama dong, tempur saja jalur konstitusional yang tersedia. Dan bagi saya, perppu bukan salah satu dari jalur yang tersedia tersebut dalam masalah revisi UU KPK ini," jelas dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden jangan ragu menerbitkan Perppu KPK - ANTARA TV
Baca lebih lajut »
Presiden Jangan Terjebak untuk Terbitkan Perppu UU KPK
Baca lebih lajut »
Pakar Sebut Penerbitan Perppu Jangan Sampai Menyesatkan PresidenSyarat penerbitan Perppu tidak lah dilakukan secara serampangan tetapi perlu memenuhi syarat konstitusional
Baca lebih lajut »
Pak Jokowi, Please Jangan Bikin Preseden Buruk Lewat Perppu KPKPengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai sistem ketatanegaraan Indonesia bakal memiliki preseden buruk jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Unjuk Rasa Telan Korban Jiwa, Presiden Didesak Jangan Tunda Perppu KPKRay Rangkuti meminta Jokowi tak membuat keputusan terlalu lama karena sudah muncul korban jiwa dari aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Diminta Jangan Kendur Kawal Perppu KPKMahasiswa diminta tidak kendur mengawal Perppu KPK yang tengah dipertimbangkan Jokowi
Baca lebih lajut »