MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyebutkan, rencana pengaturan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) akan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
"Terkait dengan pengaturan perdagangan karbon, bahwa prosesnya sudah disiapkan dan sekarang sudah dibahas di tingkat Setkab, Setneg, dan segera ke Kemenkumham untuk antar kementerian," sebut Menteri Siti dilansir dalam laman Setkab, Senin malam.
Dengan konsep ekonomi rendah karbon, semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi hijau yang rendah karbondioksida, sehingga tekanan gas rumah kaca ke atmosfer bumi bisa dikurangi. Sebab, apabila konsentrasi gas tersebut di atmosfer meningkat maka panas matahari yang terperangkap di atmosfer menjadi lebih banyak dan memicu peningkatan suhu permukaan bumi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Rancang Aturan Ekonomi Hijau Rendah KarbonKEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang membahas peraturan nilai ekonomi rendah karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Ini terkait erat dengan kelanjutan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di masa depan.
Baca lebih lajut »
PPPK Seleksi 2019 Tak Kunjung Diangkat, Ada Apa?Perpres yang baru ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Perpres mengenai jabatan PPPK.
Baca lebih lajut »
Komisi II Desak Penerbitan Perpres Gaji Honorer Lulus Seleksi PPPKKomisi II mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Baca lebih lajut »
Johan Budi: Harmonisasi Perpres Gaji PPPK Kok Lama Sekali, Ada Apa Ini?Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi mempertanyakan lamanya harmonisasi Perpres Gaji PPPK. PerpresGajiPPPK
Baca lebih lajut »
Dishub DKI Minta Warga Jaga Fasilitas Bus Listrik |Republika OnlineJika berjalan baik, bus listrik bisa menggantikan seluruh bus beremisi karbon.
Baca lebih lajut »
Norwegia Beri RI Rp 812 M atas Penurunan Emisi Karbon |Republika OnlineDana itu merupakan komisi atas pengendalian emisi karbon.
Baca lebih lajut »